TANGERANG, PRINDONESIA.CO – Keberadaan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang menjadi polemik di masyarakat. Beragam sorotan bernada negatif melayang ke pemerintah dan otoritas terkait mengenai hal tersebut. Dalam perkembangannya, dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Hari Eko Purwanto menilai, polemik yang terjadi mencerminkan lemahnya komunikasi publik pemerintah.

Menurut Hari, pemerintah dalam menyikapi isu pagar laut tampak berjalan sendiri tanpa rencana komunikasi yang komprehensif. Kondisi tersebut dipertegas dengan tindakan pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut (AL) tanpa lewat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Ini menimbulkan kesan bahwa setiap instansi bergerak secara mandiri tanpa tujuan bersama,” tulisnya dalam artikel yang tayang di laman resmi UMJ, seperti dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Polemik yang bergulir, lanjut Hari, turut menegaskan bahwa metode top-down sudah sangat tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, menurutnya, pelibatan masyarakat dan transparansi harus menjadi dasar kebijakan. Dengan itu, ia menilai pemerintah dapat mengamankan kepercayaan publik. “Metode instruktif yang dipilih pemerintah justru memperlebar jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat terdampak,” kritiknya.

Yang Harus Dilakukan Pemerintah

Hari menggarisbawahi soal transparansi, lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah, dan gaya komunikasi yang tidak dialogis sebagai permasalahan utama dalam isu pagar laut. Merujuk kepada Teori Transparansi Komunikasi (Rawlins, 2008) ia menjelaskan, komponen keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi hampir tidak dipenuhi pemerintah.

Ketidakjelasan informasi imbas dari kurangnya transparansi, papar Hari, memungkinkan spekulasi, ketidakpercayaan, dan resistensi mencuat dari komunitas yang terdampak. Di samping itu, ia juga melihat kalau resistensi masyarakat turut dipicu komunikasi yang tidak dialogis. “Kebijakan hanya akan menjadi alat pemaksaan yang mudah ditolak jika tidak ada diskusi,” tegasnya.

Berkaca dari perkembangan isu, Hari merekomendasikan sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, menjelaskan tujuan dan keuntungan kebijakan dengan cara yang menarik, sederhana, dan mudah dipahami dengan memanfaatkan teknologi digital secara strategis. Kedua, melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang inklusif untuk meningkatkan transparansi informasi.

Ketiga, membangun mekanisme kerja sama yang lebih kuat untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah, sekaligus demi menghindari konflik internal yang dapat membahayakan reputasi. “Pemerintah harus memiliki strategi komunikasi krisis yang cepat, konsisten, dan berempati untuk menangani masalah,” pungkasnya.  (RHO)