JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Komunikasi yang efektif selain menjadi kunci dalam memastikan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah, juga merupakan aspek paling penting dalam pengelolaan krisis. Dalam hal ini, pakar komunikasi digital Anthony Leong, mengusulkan agar government public relations (GPR) saat ini mulai mengadopsi Integrated Crisis Communication Model (ICCM).

Usulan itu disampaikan Anthony dalam sidang promosi doktoralnya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (15/1/2025), melalui disertasi berjudul Strategi Komunikasi Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca-Pandemi.

Dalam keterangannya seperti dikutip dari ANTARA News, Kamis (15/1/2025), Anthony menjelaskan, ICCM sebagai sebuah pendekatan strategis menawarkan solusi komunikasi krisis yang lebih adaptif dan integratif. Sebab, model tersebut mengintegrasikan pendekatan budaya, responsivitas, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan guna menciptakan komunikasi yang lebih efektif dalam situasi krisis. “Model ini dapat berfungsi sebagai rumusan strategis yang fleksibel dan aplikatif untuk berbagai ranah komunikasi publik,” paparnya.

Pada praktiknya, lanjut Anthony, ICCM mengepankan lima prinsip utama yakni mengintegrasikan aspek budaya dan kontekstual, mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi lintas sektor, pendekatan yang sistematis, dan penerapan pengukuran SMART (spesific, measurable, achievable, relevant, time-bound).

Bisa Melengkapi Model SCCT

Adapun saat ini, model yang mapan dan jamak digunakan adalah Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Model tersebut dikembangkan oleh W. Timothy Coombs pada 2007. Dalam implementasinya, SCCT melihat secara luas dan memprediksi ancaman yang akan timbul dari krisis, serta menentukan strategi respons untuk melindungi reputasi organisasi.

Jika menilik model ICCM, adopsi penggunaannya dapat menggenapi SCCT yang hadir dengan satu kelemahan. Diketahui, SCCT cenderung bersifat formal dan kurang memperhatikan pendekatan informal seperti kolaborasi personal atau relasional, yang sering kali dapat memberikan dampak positif dalam penyelesaian krisis yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan dinamika sosial-politik lokal.

Bagaimana pendapat Sobat PR? Apakah pemerintah memang perlu mengadopsi ICCM, atau sudah cukup hanya dengan SCCT? (RHO)