JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Terlepas dari popularitas dan perkembangan media sosial hari ini, peran media massa arus utama masih vital bagi komunikasi publik pemerintah. Dalam konteks ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid bahkan menilai, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA telah menjadi bagian integral pemerintah dalam ekosistem informasi dan komunikasi tanah air.

Menurut Meutya, sejak awal berdirinya hingga kini, ANTARA memiliki peran strategis dalam memastikan penyebaran informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi publik.  “ANTARA memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terpercaya kepada publik, dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan toleransi dan harmonisasi sosial,” ujarnya dalam peringatan HUT ke-87 LKBN ANTARA di Jakarta, Jumat (13/12/2024), seperti dikutip dari siaran pers.

Adapun dalam konteks government public relations (GPR), media sejatinya memang memegang peran penting sebagai penghubung yang menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa populis. Meski dewasa ini GPR dapat mengandalkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan audiensya, tetapi lewat media massa akurasi dan relevansi dapat dipastikan melalui sejumlah tahapan jurnalistik.

Penjaga Transparansi dan Akuntabilitas

Lebih dari itu, media massa juga menjalankan peran sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Berbeda dengan pesan yang langsung disampaikan pemerintah lewat kanal masing-masing, berita yang objektif dan informatif dari media massa memungkinkan publik memahami latar belakang dan dampak kebijakan yang diambil.

Namun, di tengah disrupsi teknologi digital, tantangan semakin besar. Arus informasi yang cepat sering dibarengi hoaks dan disinformasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Meutya berharap LKBN ANTARA sebagai penyedia informasi resmi negara, agar terus mendukung penyampaian pesan mengenai program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, utamanya mengenai hilirisasi, pembangunan infrastruktur desa, pemerataan ekonomi, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, hingga pelestarian lingkungan.

Melalui sinergi yang kuat dengan media, GPR dapat memastikan komunikasi pemerintah tidak hanya berjalan satu arah, tetapi juga membuka dialog dengan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi publik. “Kolaborasi antara pemerintah dan media sangat penting untuk membangun ruang publik yang sehat dan informatif,” pungkas Meutya. (RHO)