JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Dalam pemerintahan modern, komunikasi publik memainkan peran penting, terutama di era ketika informasi dapat menyebar dengan cepat dan mudah diakses. Pemerintah dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat. Namun, apakah hal tersebut tercermin dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode sejak 2014?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Prabu Revolusi menjelaskan bahwa komunikasi publik di era Jokowi dapat dibagi menjadi dua klaster. Pertama, komunikasi yang dilakukan sebagai kepala pemerintahan, dan kedua, sebagai kepala negara.

Menurut Prabu, yang ditemui PR INDONESIA di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (9/9/2024), sebagai kepala pemerintahan, Jokowi sangat memperhatikan komunikasi publik. Ini tercermin dari dorongan presiden agar setiap kementerian memiliki juru bicara, serta penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. “Presiden memahami betul bahwa informasi harus disampaikan dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.