JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Euforia di masyarakat yang tak kalah menarik dibandingkan Pemilihan Umum (Pemilu) beberapa bulan lalu, secara tidak langsung telah menuntut sejumlah besar organisasi untuk mencermati strategi komunikasi mereka. Bahkan, tak sedikit pihak yang menyarankan unit PR untuk merumuskan strategi khusus semata agar komunikasi tetap relevan.

Sebagaimana disampaikan oleh Managing Partner Voxus PR Kevin Pedraja, setidaknya ada 4 alasan mengapa unit public relations (PR) membutuhkan strategi komunikasi khusus di momentum pesta demokrasi seperti pilkada maupun pemilu. Dilansir dari PR News Online, Jumat (1/11/2024), berikut uraiannya.

1. Untuk Menyiasati Siklus Pemberitaan Selama Momen Pemilihan

Kevin menjelaskan, siklus berita di momen pesta demokrasi tidak akan berhenti di hari pemilihan saja. Oleh karena itu, jangan merencanakan merilis informasi penting pada bulan pemilihan, karena besar kemungkinan perhatian dan minat publik terhadap informasi tersebut tidak akan sama seperti hari-hari biasanya.

2. Agar Organisasi Tetap Netral

Masyarakat hari ini cenderung kurang menyukai merek atau organisasi yang berpihak. Bahkan, survei terbaru Bentley University dan Gallup mengungkap, hanya 38 persen orang Amerika yang percaya bahwa merek atau organisasi harus mengambil sikap publik terhadap peristiwa terkini. “Mengingat emosi yang sangat memuncak di hari-hari pemilihan, Anda berisiko memicu reaksi negatif dari salah satu pihak jika terlihat mendukung atau menyayangkan hasil tertentu,” paparnya.

3. Karena Iklim Komunikasi di Momen Pemilihan Tidak Seperti Biasanya

Kevin menyarankan, unit PR harus senantiasa memikirkan secara menyeluruh tentang komunikasi yang akan digencarkan, dan bagaimana pesan yang termuat mungkin diinterpretasikan publik. Selain itu, unit PR juga harus bersiap untuk mengubah rencana dengan cepat atau menghentikan komunikasi keluar sama sekali jika terjadi peristiwa eksternal yang memburuk.

4. Demi Kontribusi yang Konstruktif

Terlepas dari pertarungan sengit para kandidat kepala daerah, sebagian organisasi punya peluang untuk terlibat dalam komunikasi kepemimpinan yang konstruktif tanpa berpihak. Dalam hal ini, kata Kevin, praktisi PR dapat menyampaikan perspektif dan rekomendasi terkait kebijakan atau regulasi untuk masa jabatan mereka mendatang. Atau, memberikan prediksi tentang bagaimana industri PR akan terpengaruh oleh kebijakan dari pemimpin terpilih kelak.

Meski momentum Pilkada Serentak 2024 sudah di depan mata, tetapi masih ada cukup waktu untuk memperbaiki strategi komunikasi. Dengan beberapa penyesuaian, sedikit antisipasi, dan kewaspadaan, tandas Kevin, unit PR dapat memastikan organisasi tidak melakukan kesalahan yang akan mengantarkannya ke dalam kontroversi atau debat partisan. (lth)