JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sudah di depan mata. Menyusul penyelenggaraannya pada 27 November mendatang, pemerintah pun berupaya memastikan kesuksesannya sejak jauh-jauh hari. Terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama platform digital, berkolaborasi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bersama penyebaran konten hoaks yang berkaitan dengan pesta demokrasi tersebut.

Disampaikan oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Satgas Bersama akan bertugas melakukan moderasi dan penanganan secara cepat terhadap konten bernuansa negatif selama masa kampanye Pilkada 2024. “Selama 55 hari ini kami akan patroli bersama,” ujarnya dalam Deklarasi Pilkada Damai 2024 dan Anti-Hoaks di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (3/4/2024).

Meski secara angka penyebaran konten hoaks terkait Pilkada 2024 relatif rendah di banding tahun-tahun sebelumnya, Budi menilai pembentukan Satgas Bersama tetap penting guna mencegah kenaikan sebaran yang signifikan. “Untuk tahun 2024 ini baru ditemukan enam konten hoaks terkait pilkada. Semoga tidak mengalami peningkatan yang signifikan hingga pelaksanaan Pilkada 2024,” sambungnya.

Kandidat Pilkada 2024 Harus Ikut Serta Menjaga Iklim Digital

Sejalan dengan dibentuknya Satgas Bersama, Budi juga meminta agar seluruh kandidat dan tim pemenangan dalam Pilkada 2024 menjaga ruang digital tetap kondusif. Ia berharap kampanye yang digencarkan masing-masing kandidat dilakukan dengan cara-cara baik.

Selain itu, ia juga turut mengajak semua pihak, termasuk pekerja media untuk menciptakan suasana Pilkada 2024 yang damai dan edukatif bagi masyarakat. “Mohon bantuan teman-teman media, juga platform digital, untuk sama-sama kita jaga ruang kita lebih bijaksana, teduh, damai, dan edukatif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, inisiatif tentang kerja sama dengan platform digital untuk menangani sebaran hoaks ini sempat disinggung Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Prabu Revolusi.

Dalam wawancara bersama PR INDONESIA di ruang kerjanya, Jumat (9/9/2024), mantan jurnalis televisi itu mengatakan, platform digital merupakan pihak yang paling bisa melakukan filtrasi terhadap hoaks dan disinformasi.

Menurut Prabu, pemerintah, yang dalam konteks platform digital adalah pihak luar, tidak akan bisa sepenuhnya berjalan sendiri menghadapi disorder information yang teramat banyak. “Kami ingin merangkul platform digital, karena mereka pasti punya teknologi untuk melakukan kurasi informasi,” ucapnya. (lth)