JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Divisi Humas Polri mengadakan focus group discussion (FGD) bersama Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Jakarta, Selasa (10/9/2024). Karodalops Sops Polri Brigjen Polisi Endi Sutendi menyampaikan, diskusi itu bertujuan membahas strategi pengamanan pilkada yang lebih efektif.

Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan, keberhasilan Pilkada 2024 ditentukan oleh tiga faktor utama yang meliputi keamanan dan kelancaran proses pemilihan, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta terhindarnya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. “Khususnya konflik kekerasan, dan pemerintahan di pusat maupun daerah tetap berjalan lancar baik,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers.

Seakan menyambung Endi, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang menjelaskan, dalam konteks menciptakan keamanan, media dapat berfungsi sebagai sumber utama informasi dan pembentuk opini publik. Sebab menurutnya, media tidak hanya dapat membingkai peristiwa (framing), tetapi juga menentukan isu-isu penting yang harus mendapat perhatian publik.

Selaras dengan itu, sambung perempuan yang juga menjabat Penasehat Ahli Kapolri Bidang Media Sosial tersebut, Humas Polri perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. Misalnya, melakukan analisis data media sosial, untuk memahami karakteristik audiens seperti Gen Z, dan menciptakan konten yang relevan dengan preferensi mereka. “Dari situ kita dapat membuat cerita inspiratif yang emosional," ujarnya.

Literasi Digital

Melengkapi dua pendapat di atas, Associate Professor Politeknik STIA LAN Jakarta Ratri Istania menilai, lanskap pilkada yang kian kompleks telah menempatkan literasi digital menjadi aspek krusial untuk diperhatikan. Menurutnya, adopsi kecerdasan buatan (AI) yang jamak dalam kampanye politik kiwari, telah menghadirkan tantangan terkait penyebaran informasi tidak akurat.

Oleh karena itu, perempuan yang juga menjabat Senior Researcher Populi Center tersebut menyarankan agar Polri, lembaga pemilu, dan komunitas pegiat literasi digital dapat bekerja sama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital, sekaligus mengembangkan strategi untuk menangkal hoaks maupun manipulasi informasi. (jar)