JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Dalam upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyono menegaskan pentingnya peran pengawas pemilu di setiap tingkatan, termasuk pada level pengawas kecamatan (Panwascam).

Dalam hal ini, menurutnya, pengawas harus sigap menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran dan sengketa dari masyarakat. "Laporan sekecil apapun adalah hak konstitusi masyarakat yang harus dilindungi," ujarnya dalam Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu di Kota Batu, Malang, Kamis (5/9/2024).

Totok menjelaskan, kepercayaan publik dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah aset berharga. Setiap laporan yang diabaikan, tegasnya, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk bersikap tegas dan transparan dalam menangani setiap laporan tanpa pandang bulu.

Menjaga Independensi

Totok juga menyoroti pentingnya peran Panwascam sebagai garda terdepan pengawasan di tingkat akar rumput. Dalam hal ini ia mengimbau agar para pengawas bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Baginya, independensi pengawas adalah kunci utama dalam memastikan pemilu berjalan baik, adil, transaparan, tanpa ada ruang untuk pelanggaran. "Jika ada tekanan, laporkan ke Bawaslu. Kita akan bergerak bersama untuk melindungi independensi pengawas," imbaunya.

Selaras dengan itu, pria yang menjabat Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu menekankan pentingnya sinergi antar lini pengawas dalam menghadapi potensi sengketa. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menangani setiap permasalahan dengan cepat dan efektif, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

Mengutip Agus Dwiyanto dalam buku Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi (2011), penyelenggaraan negara dengan berfokus kepada pelayanan publik yang prima dan melibatkan partisipasi masyarakat, akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik. Dalam konteks politik dan pemerintahan, kepercayaan muncul ketika masyarakat merasa pemerintah dapat memenuhi janji, bekerja efisien, adil, dan jujur.

Sejalan dengan itu mengutip jurnal Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan (2018), dijelaskan bahwa kepercayaan publik sangat berpengaruh terhadap kegiatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan layanan publik. Tingginya kepercayaan publik menunjukkan bahwa kebijakan dan layanan pemerintah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. (jar)