PEKANBARU, PRINDONESIA.CO -- Pada prinsipnya krisis terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, krisis yang tidak bisa dihindari seperti bencana alam. Kedua, krisis yang muncul akibat kesalahan atau kelalaian yang seharusnya bisa dihindari. Nah, untuk mencegah terjadinya krisis jenis kedua, founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman mengajak seluruh peserta in-house training Rumah Sakit (RS) Awal Bros Pekanbaru, Riau, Selasa (18/4/2023), untuk meningkatkan kepekaan terhadap risiko atau sense of risk. Menurutnya, sense of risk ini perlu dibangun sejak awal lantaran apabila tidak terbiasa melihat segala sesuatu merupakan risiko, maka krisis yang muncul akan dianggap biasa-biasa saja.

Untuk memiliki sense of risk, kata perempuan yang hari itu membawakan materi bertema “Leading Through Crisis: Strategies and Tactics for Effective Crisis Management”, ada enam hal yang harus menjadi perhatian pelaku PR. Pertama, mempelajari dan memahami risiko yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar seperti risiko finansial, operasional, dan teknologi. Termasuk menganalisis kemungkinan risiko yang tidak terlihat di lingkungan sekitar. Kedua, meninjau kembali krisis yang terjadi di masa lampau dengan memerhatikan risiko, menganalisis penyebab, serta dampaknya.

Ketiga, melakukan simulasi krisis untuk mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Keempat, memperhatikan tanda-tanda awal krisis yang mungkin terjadi, seperti perubahan di lingkungan, gejala dari sistem atau teknologi, dan lain sebagainya. Kelima, mengevaluasi tindakan yang diambil setelah terjadinya risiko. Evaluasi tersebut bermaksud untuk melihat apakah tindakan yang diambil efektif atau tidak. Keenam, selalu berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan tim krisis.

Empat Tujuan

Langkah selanjutnya setelah mengasah kepekaan terhadap risiko, perempuan yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah membuat empat tujuan rencana komunikasi krisis. Antara lain, membangun kebijakan dan rencana komunikasi dalam keadaan darurat dengan masyarakat, prosedur yang baik untuk menjaga kelancaran komunikasi di antara staf, publik, dan media. Lalu, membangun metode komunikasi alternatif untuk mengantisipasi hambatan komunikasi yang mungkin terjadi karena matinya aliran listrik, putusnya saluran telepon, atau banyaknya nomor telepon yang masuk. Terakhir, menunjuk spokesperson (juru bicara) yang memberikan informasi kepada media dan masyarakat selama masa krisis. Oleh karenanya, Dian mengatakan, pada saat krisis, penting adanya keterbukaan komunikasi di antara anggota tim krisis, pihak terkait, staf, publik, dan media.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan peserta mengenai cara PR menyikapi permasalahan yang sudah terlanjur muncul di media sosial, perempuan yang merupakan Ketua Bidang Pelatihan Kehumasan PERHUMAS tersebut berpendapat bahwa humas harus melakukan penelusuran terlebih dulu. Apabila terbukti melakukan kesalahan, peraih gelar doktor di bidang Ilmu Komunikasi Universitas Sahid tersebut meminta agar PR tidak boleh menyangkal dan segera menyampaikan permohonan maaf.

Permohonan maaf tersebut juga harus diiringi dengan pernyataan bahwa permasalahan yang terjadi sudah tertangani dengan baik. Tentu, setelah PR memastikan permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh manajemen. Kemudian ditutup dengan kalimat terkait komitmen perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang. Dian memberi contoh, “Permasalahan ini sudah tertangani dengan baik. Peristiwa ini menjadi pelajaran berarti bagi perusahaan dan diharapkan ke depan tidak pernah terjadi lagi," tutupnya. (mfp)