BANDUNG, PRINDONESIA.CO – Menutup akhir tahun 2022, Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Outlook Humas Pemerintah 2023 di Bandung, Sabtu (17/12/2022). Dalam kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida itu, Iprahumas menyampaikan rekomendasi Top 10 Isu Komunikasi Publik untuk Penguatan Peran Humas Pemerintah 2023.

Menurut Wakil Ketua Umum Iprahumas Dyah Rachmawati Sugiyanto, latar belakang membuat rekomendasi Outlook Humas Pemerintah 2023 ini untuk membantu kerja pemerintahan sekaligus sebagai salah satu program kerja humas pemerintah. Di satu sisi, ada beberapa isu yang bergulir pada 2022 dan agenda nasional 2023, yang perlu disikapi oleh para pejabat humas pemerintah, baik struktural maupun fungsional.

Adapun rekomendasi ini, kata Dyah, dihimpun dari hasil temuan penelitian yang dilakukan Iprahumas. Metodologi penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Total subjek penelitian tercatat 71 situs instansi pemerintah yang terdiri dari empat kemenko, 30 kementerian, 20 lembaga, 13 pemerintah daerah, dan empat perguruan tinggi. Sementara waktu penelitian adalah 27 hari.

Sebelum masuk pada penyampaian rekomendasi, Dyah terlebih dulu merangkum peristiwa yang menjadi higlight di sepanjang tahun 2022. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam dua kategori. Yakni, kategori kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) dan  perguruan tinggi.

Peristiwa yang menjadi sorotan di sepanjang 2022 di lingkungan K/L/D, antara lain:

• G20, Pemulihan Sektor Pariwisata, UMKM Naik Kelas, Bangga Buatan Indonesia, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).   
• Ibu Kota Negara.
• UU Cipta Kerja, UU TPKS, UU Keolahragaan, KUHP.
• Kebijakan Satu Data, Kebijakan Satu Peta.  
• Penurunan Stunting, Vaksin Booster, Izin Edar Darurat Vaksin COVID-19.  
• Transisi Energi Menuju FOLU NET SINK/ Net Zero Emission, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).  
• Kuota Haji, Calon Jemaah Meningkat.  
• Penyesuaian Harga BBM – BLT BBM.  
• Dugaan Paracetamol Penyebab Gagal Ginjal, Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya.
• Peristiwa Kanjuruhan, Bencana Gempa Bumi Cianjur.

Sementara itu, peristiwa yang menjadi sorotan di sepanjang 2022 di lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi:

• Kerja Sama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.
• Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
• Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
• Magang Bersertifikat.

Data hasil penelitian menghasilkan 9 temuan, yakni:

1. Terdapat dua  isu prioritas nasional 2023 yang ditetapkan Tim Perumus, yaitu Tahun Politik dan Keketuaan KTT Asean.
2. Ada 17 situs Instansi (10 Kementerian, 6 lembaga, dan 1 Pemerintah Daerah) yang sudah mulai menyiapkan isu tahun politik 2023
3. Ada 12 situs instansi (8 Kementerian, 2 lembaga, dan 2 Pemerintah Daerah) yang sudah mulai menyiapkan isu Keketuaan KTT ASEAN
4. Terdapat 2 instansi kementerian yang menyiapkan isu tahun politik dan persiapan Keketuaan KTT ASEAN
5. Ada 46 situs instansi (18 kementerian, 12 lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 4 perguruan tinggi) belum menyinggung isu tahun politik dan KTT ASEAN secara langsung.
6. Tidak semua situs instansi pemerintah memiliki kanal khusus siaran pers.   
7. Beberapa instansi menggunakan nomenklatur kanal siaran pers berbeda-beda, antara lain: Ruang Media dan Berita Resmi Statistik
8. Portal berita kemenkes tidak seperti instansi lainnya yang menggunakan nama instansi diikuti dengan nama kanal. Portal berita Kemkenkes adalah sehatnegeriku.kemkes.go.id
9. Artikel berita di situs instansi pemerintah masih banyak berisi tentang kegiatan pimpinan, penghargaan, dan kegiatan rutin yang bersifat seremoni.

Dari temuan itu menghasilkan rekomendasi “Top 10 Isu Komunikasi Publik untuk Penguatan Peran Humas Pemerintah 2023”. Iprahumas membaginya ke dalam dua isu. Yakni, tahun politik dan keketuaan KTT ASEAN.

Tahun politik meliputi:

1. ASN Netral.
2. Ketahanan Pangan.
3. Ibu Kota Negara.
4. Registrasi Sosial Ekonomi dan Sensus Pertanian 2023.
5. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
6. Kolaborasi perguruan tinggi.
7. Ekonomi Syariah.
8. Transformasi dan literasi digital.
9. Petani milenial.
10. Peningkatan pemberdayaan desa.

Sementara terkait Keketuaan KTT ASEAN, terdiri dari:

1. UMKM.
2. Transisi Energi menuju Net Zero Emission.
3. Kesejahteraan, Kelembagaan Petani, dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian.
4. Kemandirian Energi dan Konversi kendaraan listrik.  
5. ASEAN Consultant Committee for Standard & Quality Kolaborasi.
6. Mutu Layanan PT melalui Akreditasi internasional.
7. Festival Kebudayaan Internasional.
8. Pusat Naskah Nusantara.  
9. Enam Pilar Transformasi Kesehatan.
10. Riset Papua.

Selanjutnya, ia berharap, rekomendasi ini dapat menjadi bahan evaluasi pengelolaan kehumasan tahun 2022 dan panduan dalam penyiapan pengelolaan kehumasan dalam mendukung agenda atau program prioritas tahun 2023. (rtn)