BALI, PRINDONESIA.CO – PR INDONESIA mengundang Dwi Surya Abdullah, Vice President Public Relations PLN, untuk berbagi pengalaman di hadapan para peserta The 5^th Jambore PR INDONESIA (JAMPIRO) kelas Corporate Public Relations (PR) di Bali, Rabu (30/10/2019).

Bicara soal krisis, perusahaan penyedia tenaga listrik ini memaknainya sebagai kondisi terganggunya kenyamanan pelanggan. PLN membagi penyebabnya ke dalam dua golongan. Pertama, krisis yang tidak teridentifikasi dikarenakan bencana alam. Kedua, krisis teridentifikasi. Sebut saja, saat pasokan energi primer listrik terhambat akibat tingginya ombak laut sehingga lalu lintas kapal pengangkut truk batubara menjadi terhalang, kerusakan peralatan, putusnya aliran listrik, kecelakaan kerja, hingga krisis yang disebabkan oleh permasalahan hukum. “Kondisi ini bisa berdampak kepada defisit kepercayaan yang memengaruhi kebijakan serta roda bisnis perusahaan,” ujar Dwi.

Pulihkan Reputasi

Dampaknya luar biasa besar.  Dwi bersama tim PR PLN melakukan sejumlah strategi untuk meningkatkan kepercayaan dan memulihkan reputasi. Penganan pertama, mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk secepatnya melakukan pemulihan jaringan listrik yang terputus. Selanjutnya, PR harus mencari tahu latar belakang informasi terjadinya masalah. “Hal ini penting karena pesan inilah yang nantinya akan disampaikan oleh juru bicara perusahaan kepada publik,” ujarnya.

Jika penyebab sudah diketahui, sesegera mungkin sampaikan kondisi yang sebenarnya secara jujur dan terbuka kepada publik. Kemudian, tentukan media mana yang akan digunakan sebagai media penyalur informasi. Utamakan menggunakan media internal perusahaan, baik laman resmi ataupun media sosial. Setelah memaksimalkan segala platform media internal, barulah mengadakan sesi konferensi pers dengan mengundang media konvensional.

Perlu diingat, kata Dwi, dalam kondisi krisis pelanggan tidak butuh informasi tentang penyebab terjadinya masalah. Yang ingin mereka ketahui adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. “Masyarakat butuhnya listrik menyala, mereka tidak perlu mengetahui (secara mendetail) penyebabnya,” ujarnya.

Pemulihan nama baik perusahaan tidak hanya dilakukan pada saat krisis terjadi. Tapi juga setelah krisis mereda. Caranya, PR  melakukan pemantauan dan potensi isu secara berkelanjutan. Kelola hubungan baik dengan media. Pastikan mereka menyampaikan pesan dari perusahaan secara utuh tanpa mengurangi atau bahkan melebih-lebihkan. Sementara itu, untuk menghindari kesan defensif, informasi tidak melulu harus keluar dari pihak internal perusahaan. “Informasi bisa juga disampaikan oleh pihak ketiga seperti pakar yang berkompeten di bidangnya,” tutup Dwi. (ais)