BALI, PRINDONESIA.CO – Kementerian yang dinakhodai oleh Sri Mulyani selaku menteri ini mulai serius menggarap kampanye lewat digital sejak dua tahun lalu, tepatnya 2016. Khususnya, #sadarAPBN—program kampanye PR yang bertujuan mengedukasi, memberikan pemahaman dan kepedulian mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dari program ini pula, Kemenkeu diganjar trofi Gold di ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2018, akhir Maret lalu.

Langkah kampanye lewat digital perlu dilakukan karena mereka sepakat era pemerintahan sudah berubah. “Dalam menyampaikan informasi, kami dituntut lebih kreatif dan relevan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Kasubag Publikasi Elektronik Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rezha Amran yang menjadi pembicara jelang The 19^th PR INDONESIA Workshop Seris bertajuk  “Kampanye PR yang Efektif menggunakan Big Data” di Bali, Senin (7/5/2018).  

Sebenarnya, Rezha melanjutkan, kampanye di medsos sudah dilakukan Kemenkeu sejak 2012. Namun, saat itu medsos hanya menjadi alat untuk direct traffic menuju laman resmi. Kemenkeu juga belum memiliki brand institusi yang kuat dan arah tujuan yang akan dituju. Rezha juga memaparkan, di masa itu pula Kemenkeu belum konsisten secara frekuensi dan menjadwalkan topik yang akan diunggah ke medsos. Hal ini dikarenakan, mereka masih menganggap sosial media sebagai alat kedua. “Kami menggunakan medsos untuk update informasi saja,” katanya.

Dulu, konten media sosial yang ditampilkan bukan menitikberatkan pada substansi, tapi figur. Hal ini menjadi tidak relevan dan terkesan klise apalagi di era sekarang. Diksi yang digunakan juga belum terstrukstur. “Ketika itu, kami belum mampu menggunakan medsos sebagai alat pengayom dan alat pertahanan ketika ada serangan dari followers atau warganet,” kata Rezha mengaku.

Seiring berjalannya waktu, Kemenkeu menyadari, pemanfaatan medsos makin ke sini semakin penting. Banyak survei menyatakan, publik saat ini lebih aktif menggunakan medsos dan menjadikan platform tersebut sebagai sumber informasi tercepat dan terdepan ketimbang mainstream media. “Bagi PR, medsos adalah investasi berharga,” imbuhnya.

Susun Strategi

Kemenkeu lantas menyusun strategi untuk menyukseskan program kampanyenya. Upaya ini dilakukan agar mereka dapat menentukan secara garis besar apa yang mau disampaikan dan citra yang ingin dibentuk.

Langkah pertama adalah memetakan kekuatan internal. Kemenkeu terdiri dari 7.000 pegawai dari Sabang sampai Merauke. Ini menunjukkan, selain jumlahnya banyak, karakter, dan rentang usia pun beragam. “Keluarga kami besar tapi heterogen,” katanya.

Pun demikian dengan stakeholder mereka. “Fokus kerja kami memang mengelola APBN, tapi target audiensnya tidak sama,” ujar Rezha. Kondisi ini menyebabkan strategi komunikasi yang digunakan juga tidak bisa sama. Sehingga, sinergi menjadi kunci dan kekuatan utama yang penting untuk dilakukan. 

Dalam menyampaikan informasi mengenai APBN ke masyarakat, Kemenkeu mengembangkan lima jurus ampuh yang terdiri dari Data Driven, Digital Trend, Big Data, Augmented Reality, Keep Update dan Disposible Content. “Menjabarkan materi berat menjadi konten yang menyenangkan dan bisa dimengerti bagi khalayak bukanlah hal yang gampang,” katanya.

Adapun penyampaian informasi melalui konten kreatif di medsos adalah upaya Kemenkeu untuk menjangkau target millennial. Rezha pun berkesimpulan, medsos saat ini berfungsi sebagai tempat bagi institusi untuk dapat terhubung dengan audiensnya. Dari situ, muncul branding. Selanjutnya, membentuk community development sebagai perpanjangan tangan untuk membentuk citra institusi.

Sejak 2017 hingga saat ini, Kemenkeu fokus menguatkan komitmen sebagai institusi yang lebih kredibel, profesional dan berintegritas dengan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap uangnya. Salah satu strategi yang dilakukan, menunjuk KOL (key opinion leader) dengan slogan “Bangga Menjadi Pengusaha, Bangga Produk Lokal”.  (jnt/rtn)