Ani Natalia Pinem - Insan PR INDONESIA 2017

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Kepada Ratna Kartika dari PR INDONESIA yang menemuinya di ruang P2Humas DJP, Jakarta, Selasa (5/9/2017), Kakak Ani—begitu ia nyaman disapa—yang baru saja dinobatkan sebagai Insan PR INDONESIA 2017 mengungkapkan rasa cintanya terhadap profesi PR, berikut tantangan dan harapannya sebagai humas pemerintah. Termasuk, bekal yang akan ia wariskan kepada para juniornya di humas pajak.  

Bagaimana cara Anda mengelola stakeholders?

Ada banyak mitra penting yang harus kami kelola relasinya. Mulai dari wajib pajak pembayar, asosiasi konsultan pajak, kementerian dan lembaga, media, wakil rakyat, sampai penegak hukum. Untuk itu, saya pastikan mereka nyaman ketika berhubungan dengan saya. Saya mudah dihubungi dan mereka dapat bertanya apa pun tentang pajak. I always try to be genuine. Karakter ini yang coba saya tularkan kepada teman-teman humas baik di pusat maupun kanwil.

Inilah the art of relationship. Begitu mereka nyaman dengan kita, mereka menjadi lebih terbuka, mudah diajak kerja sama, dan siap membantu tiap kali kita membutuhkan pertolongan.

Seperti saat kami harus menarik rilis yang terlanjur tersebar di kalangan rekan-rekan media beberapa waktu lalu. Saya langsung menghubungi redaksi bersangkutan. Kepada mereka saya bilang, “Tadi kami tidak sengaja mengirim rilis. Jujur, Kakak dan direktur Kakak belum baca rilisnya waktu itu. Kakak minta tolong jangan dinaikkan. Sebagai gantinya, Kakak kirimkan berita yang lebih menarik dari itu.”

Mereka dengan sukarela menarik rilis tadi. Kondisi ini tentu tidak akan terjadi kalau selama ini kita tidak membangun relasi yang baik dengan mereka. Selama ini, kami pastikan rekan-rekan media mudah mendapatkan narasumber dari DJP. Saat sesi wawancara, kami berupaya untuk selalu mendampingi sehingga mereka mendapat latar belakang dari pertanyaan yang diajukan. Sehingga, mereka dapat menghimpun dan mengolah informasi secara utuh.

Belakangan ini admin media sosial DJP sedang mendapat sorotan. Sepertinya interaksinya dibuat menjadi jauh lebih luwes, ya? 

Benar. Berdasarkan jajak pendapat, publik ternyata menghendaki DJP yang lebih fresh, bersabahat, ramah, dan profesional. Saya lantas berkoordinasi dengan admin medial sosial kami —kami menyebutnya taxmin.

Sementara kami menyiapkan SOP pengelolaan media sosial, saya serahkan “warna”-nya kepada mereka, tapi koridornya saya tetapkan. Antara lain, mencerminkan DJP yang fresh, fun sesuai karakter pengguna medsos usia 18 – 35 tahun dan mendukung program pemerintah, tapi tidak boleh menyebar hoaks, konten porno, apalagi menyinggung SARA.  

Ada berapa jumlah taxmin DJP?

Dua orang. Mereka mengelola empat akun medsos kami dari IG, YouTube, Facebook, dan Twitter. Tapi mereka tidak sendiri karena tiap unit memiliki admin medsos. Merekalah cyber army kami.

Aktivitas mereka saya monitor setiap hari. Kami pun secara reguler mengadakan pertemuan dengan taxmin untuk memberikan arahan dan masukan. Tapi, sering kali justru kami yang mendapatkan ide-ide kreatif dari mereka. Contoh, kami memanfaatkan momen pernikahan pasangan Raisa dan Hamish Daud untuk mengomunikasikan program Satu Keluarga Satu NPWP (NPWP istri digabung dengan suami).  

Upaya ini menuai hasil. Jumlah followers kami meningkat pesat hingga mencapai 20 ribuan pengikut. Belum lama ini Pak Dirjen (Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi) memanggil taxmin kami. Beliau mengapresiasi upaya kami dalam melakukan terobosan dengan cara mengubah tampilan dan gaya interaksi medsos menjadi tidak kaku, muda, fresh, lucu, tapi tetap memberikan informasi perpajakan. rtn