JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Mereka bahkan berkomitmen rilis harus sudah terbit satu jam setelah acara. Kesungguhan pemkot yang dipimpin oleh Ridwan Kamil dalam memberikan informasi cepat dan tepat kepada masyarakat makin tampak semenjak humas berdiri sendiri.

Ya, per Januari 2017, humas Pemkot Bandung tak lagi berada di bawah naungan Dinas Kominfo.  Pemisahan ini bertujuan agar humas fokus mengelola pesan-pesan pemkot dan membangun relasi, khususnya dengan media sebagai penjembatan informasi. “Media harus menjadi alat faktual yang baik. Peran kami tidak memaksakan, tidak juga mengarahkan, tapi menyeimbangkan,” kata Yayan Ahmad Brilyana, Kabag Humas Humas dan Protokol Sekretariat Kota Bandung ketika dihubungi PR INDONESIA melalui sambungan telepon dari Jakarta, Jumat, awal Juni lalu.

Menurut Yayan, semua tak terlepas dari dukungan pimpinan yang menyadari peran strategis humas. “Pimpinan kami sadar tanpa humas sosialisasi atau program pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat,” katanya. “Penyampaian informasi adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik,” tambahnya.  

Adapun tim humas saat ini berjumlah 28 orang. Terdiri dari 13 PNS dan 15 non-PNS. Mereka tersebar di tiga subbag. Antara lain, Subbag Peliputan, Data Informasi, dan Kerja Sama media. Tim Peliputan akan meliput semua agenda walikota, wakil walikota dan sekda. Hasil liputan itu kemudian ditebar ke media dan dibawa ke tim Data Informasi untuk diolah menjadi infografis lalu disebarluaskan melalui media sosial. Sementara materi yang berpotensi untuk kerja sama akan ditindaklanjuti oleh subbag Kerja Sama Media.  

“Infografis sampai saat ini menjadi solusi efektif bagi kami untuk menyederhanakan cara mengedukasi dan menyosialisasikan program/kebijakan Pemkot. Adakalanya program baik tidak menarik bagi media. Misalnya, tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” ujar Yayan seraya berpendapat inilah susunan organisasi kehumasan dari hulu ke hilir yang paling tepat diterapkan di era seperti sekarang.    

Tempat Mengadu
Media sosial tak luput dari jangkauan Pemkot Bandung. Kesungguhan Pemkot Bandung mengelola media sosial diakui warga net. Saking responsif menanggapi kicauan netizen, media sosial Pemkot Bandung sampai mendapat julukan costumer service-nya pemerintah. Publik juga menganggap media sosial humas Pemkot Bandung sebagai wadah efektif untuk berkeluh kesah. 

Seperti ketika ada warga yang menjadi korban kecelakaan. Ia memanfaatkan media sosial humas Pemkot Bandung untuk menyampaikan kegelisahannya karena belum mendapatkan perawatan dari rumah sakit, sementara ia tidak memiliki anggaran dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Kami segera menyampaikan ke dinas terkait, mereka memberi solusi,” katanya seraya mengajak PR INDONESIA untuk mengunjungi akun IG humasbdg. 

Ketika humas aktif menanggapi dan cepat bertindak, ia berharap masyarakat cukup menyampaikan keluhannya hanya kepada pemerintah. “Jangan sampai kita mengetahui hal-hal yang kurang baik yang terjadi di lapangan dari media. Kalaupun ada, berita tersebut seharusnya datangnya dari kami dan kondisinya sudah dalam penanganan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebab kami punya jawabannya. Semua perangkat OPD ada di sini,” ujarnya.  

Media sosial juga efektif mengajak partisipasi masyarakat. Pemkot Bandung memiliki kampanye tematik yang berbeda setiap hari. Penyampaian berulang-ulang melalui media sosial, diharapkan ampuh menjadi pengingat dan penggerak. Contoh, Selasa Tanpa Rokok, Rabu Nyunda. 

Pekerjaan rumah selanjutnya adalah membangun sinergi antar-OPD. “Untuk menyukseskan komitmen ini perlu dukungan dari semua pihak. Sayangnya, masih ada yang beranggapan keterbukaan informasi terlalu berisiko,” katanya. Untuk mengubah stigma itu, mereka gencar melakukan kunjungan dan workshop. “Prinsipnya, lakukan yang terbaik, baru diceritakan. Sebab kalau tidak diceritakan, masyarakat menganggap kita tidak bekerja,” pungkasnya. rtn