JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) diminta untuk tetap mengutamakan program komunikasi publik di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, dalam rapat kerja yang membahas efisiensi anggaran tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hasanuddin menegaskan, penting bagi Kementerian Komdigi untuk tetap mengutamakan program komunikasi publik karena itu merupakan ujung tombak dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. “Program komunikasi publik ini memang berkurang cukup banyak. Tapi saya pesan, mohon pelayanan publik tetap diutamakan, ini karena paling ujung tombak,” katanya dalam rapat seperti dikutip dari rri.co.id, Jumat (14/02/2025)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menerangkan, kementerian yang dikomandoi Meutya Hafid itu mengalami penyesuaian anggaran hingga 49,57 persen atau sekitar Rp3,84 triliun dari pagu awal sebesar Rp7,73 triliun. Dari berbagai alokasi anggaran yang mengalami penghematan, program komunikasi publik menjadi salah satu yang terdampak dengan pengurangan anggaran mencapai Rp80,96 miliar dari total anggaran Rp230,88 miliar. Dengan demikian, sisa anggaran program ini hanya Rp149,91 miliar.

Peran Penting Program Komunikasi Publik

Dalam konteks pemerintahan, program komunikasi publik memiliki peran yang sangat krusial. Sebagaimana dijelaskan Evawani Elysa Lubis dalam jurnal Peran Humas dalam Membentuk Citra Pemerintah (2012), komunikasi publik yang dijalankan government public relations (GPR) memiliki dua fungsi utama.

Pertama, peran teknisi yang mencakup kegiatan operasional seperti menulis rilis berita dan menjalin hubungan dengan media. Kedua, peran manajerial dengan tanggung jawab membantu pemerintah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah komunikasi dengan masyarakat.

Selain dua peran utama di atas, GPR juga berfungsi membantu penjabaran dan pencapaian tujuan program pemerintah, meningkatkan responsivitas pemerintah, serta memberikan informasi yang memadai kepada publik. Dengan pelayanan komunikasi publik yang baik, pemerintah dapat membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Adapun di tengah keterbatasan anggaran, upaya Kementerian Komdigi memastikan program komunikasi publik menjadi prioritas dapat dilakukan dengan sikap adaptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP) Dwi Astuti, sikap adaptif dalam komunikasi publik sangat penting guna menyukseskan kebijakan pemerintah baru. “Dengan itu praktisi GPR akan mampu melihat tren yang berkembang, mengelola dan menumbuhkan persepsi publik, hingga meningkatkan kesadaran masyarakat lewat kampanye yang digencarkan,” ujarnya dalam diskusi panel "Proyeksi & Tantangan Kehumasan Pemerintah 2025" HUMAS INDONESIA Outlook (HIO) 2025 di Semarang Rabu, (11/12/2024).

Dalam konteks ini, lanjut Dwi, organisasi dapat melakukan monitoring media untuk memahami kebutuhan informasi publik, dan menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Di era digital seperti sekarang, tandasnya, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah tetap hadir di tengah masyarakat terlepas dari situasi dan kondisi yang menantang. (RHO)