Menghadapi tantangan digital, Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) mengajukan rekomendasi strategis kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna memperkuat kedaulatan komunikasi nasional.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Di era digitalisasi yang kian pesat, Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan kedaulatan komunikasinya. Hal itu karena ketergantungan pada platform global, telah membuka potensi ancaman dalam pengendalian arus informasi nasional.
Merespons hal tersebut, Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) mengajukan rekomendasi strategis kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat kedaulatan komunikasi. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujar Ketua Umum Publikom Gama Agus Sudibyo.
Adapun rekomendasi strategis tersebut disampaikan langsung ke Kementerian Komdigi, dan diterima oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di kantornya di Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Menurut Agus, dewasa ini arus informasi harus berlandaskan nilai demokrasi dan tata kelola yang baik, dengan penerapan regulasi seperti UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Perlindungan Data Pribadi.
Publikom Gama dalam kesempatan ini turut menekankan pentingnya pengelolaan infrastruktur digital secara mandiri. Dalam konteks ini, regulasi yang mencegah monopoli di sektor teknologi juga menjadi perhatian. “Kita harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali kita. Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri,” ucap Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI itu.
Disambut Baik
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyambut baik rekomendasi Publikom Gama, dan berjanji akan menelaahnya lebih lanjut. “Masukan dari akademisi dan praktisi seperti Publikom Gama sangat berharga dalam membangun regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post itu.
Dengan langkah konkret ini, Publikom Gama berharap kedaulatan komunikasi dan digital dapat menjadi pilar utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Adapun rekomendasi yang diajukan, merupakan hasil serial workshop yang melibatkan alumni dari berbagai latar belakang. “Kami ingin memastikan regulasi yang mampu mengantisipasi tantangan digital dan menjaga ekosistem komunikasi yang sehat,” tandas Agus. (RHO)