JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Dewasa ini, data telah menjadi elemen utama dalam mendukung keberhasilan kampanye politik. Hal tersebut disampaikan praktisi komunikasi politik Irfan Asy’ari Sudirman Wahid, yang menilai data dalam konteks komunikasi politik punya kekuatan yang lebih dari sekadar statistik.

Pria yang karib disapa Ipang Wahid itu menjelaskan, dalam penggunaannya hari ini data dapat membentuk narasi yang memengaruhi persepsi masyarakat. “Ketika cerita ini disampaikan dengan strategi yang tepat, kita dapat mengubah persepsi publik dalam waktu singkat,” ujarnya dalam workshop bertajuk "In Data We Trust" di Jakarta dikutip dari Liputan6.com, Senin (20/1/2025).

Ipang pun mencontohkan kekuatan data dalam komunikasi politik, lewat keberhasilan pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur 2024. Dengan pendekatan berbasis data, terangnya, pasangan tersebut berhasil meningkatkan elektabilitas mereka dari 23 persen menjadi kemenangan sebesar 55,67 persen.

Adapun pendekatan yang digunakan pasangan Rudy-Seno, terang Ipang, dikenal sebagai perception engineering, yakni strategi berbasis data yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap aspirasi masyarakat. “Dengan begitu, pesan yang disampaikan menjadi lebih terarah, relevan, dan tidak manipulatif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ipang menegaskan, meski strategi ini mirip dengan propaganda, implementasinya tetap mengedepankan etika dan menjauhkan kampanye dari fitnah maupun hoaks.

Komunikasi Politik

Dalam perbincangan menyoal komunikasi, komunikasi politik sering bersinggungan dengan praktik komunikasi korporasi karena keduanya sama-sama mengedepankan pendekatan strategis. Namun, seperti dijelaskan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra, Senin (5/2/2024), keduanya berbeda secara praktik.

Salah satu perbedaan utama terletak pada durasi. Adapun komunikasi politik, terangnya, bersifat temporer karena berfokus pada masa tertentu seperti pemilu. Sebaliknya, komunikasi korporasi punya durasi yang lebih panjang karena bertujuan membangun reputasi berkelanjutan.

Selain itu dari sisi pendekatan, komunikasi korporasi lebih mengutamakan empati, persuasi, dan etika. Sementara komunikasi politik sering menggunakan strategi propaganda dan agitasi untuk tujuan taktis.

Meski demikian, tandas Dedi, keduanya memiliki kesamaan dalam hal relevansi. Strategi komunikasi di ranah politik maupun korporasi harus senantiasa mengikuti perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat. (RHO)