JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, terdapat tiga isu prioritas yang harus diperhatikan Kementerian Kominfo di era pemerintahan baru.

Pria yang sebelumnya sempat menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu menegaskan, ketiga isu tersebut memiliki urgensi yang tinggi, dan membutuhkan perhatian serius yang terus menerus dari pemerintah. “Siapa pun yang akan menjadi Menteri Kominfo ke depan,” tegasnya dalam sebuah acara pada Jumat (11/10/2024) seperti dikutip dari siaran pers.

Lantas, apa saja isu prioritas tersebut? Berikut uraiannya.

1. Pemberantasan Judi “Online”

Bagi Budi, praktik judi online (judol) yang marak belakangan merupakan persoalan serius, dan membutuhkan perhatian yang terus menerus di masa yang akan datang. Hal itu mengingat dampak negatif judol yang kian membesar, seperti mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. “Perjuangan memberantas judol harus terus dilakukan. Saya berharap ini tidak boleh berhenti,” ucapnya.

2. Peningkatan Kecepatan Internet

Isu kedua berkaitan dengan upaya transformasi digital yang tengah digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam hal ini, Budi berharap Kementerian Kominfo ke depannya dapat mengupayakan peningkatan kecepatan internet yang lebih baik.

Adapun selama pemerintahan Presiden Jokowi, katanya, kecepatan internet di Indonesia mengalami peningkatan 10 kali lipat, dari 2,5 Mbps di 2014 menjadi 25 Mbps di 2024. “Peningkatan kecepatan internet diperlukan untuk pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI),” sambungnya.

3. Perlindungan Data Pribadi

Budi menjelaskan, persoalan ketiga ini tidak lepas dari isu keamanan siber yang tengah menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Dalam hal ini, katanya, pemerintah harus senantiasa fokus kepada pengelola dan pemroses data sebagai penanggung jawab keamanan dan perlindungan data pribadi. “Sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, pengelola dan pemroses data pribadi itu seperti perbankan hingga rumah sakit,” ujarnya.

Untuk seluruh isu prioritas tersebut, Budi menekankan pentingnya kecepatan dan antisipasi dari pemerintahan baru dari segala aspek, mulai dari teknologi, human capital, maupun urusan tata kelola. “Digitalisasi adalah enabler yang paling dahsyat untuk mengungkit Indonesia sebagai negara maju,” pesannya. (lth)