JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Menyusul disrupsi teknologi digital, komunikasi publik menyoal kebijakan pemerintah pun dihadapkan dengan pelbagai tantangan. Dalam hal ini, kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo) Nezar Patria, konsep mobile government (M-government) hadir sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan government public relations (GPR).

Mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post itu menjelaskan, M-government sebagai sebuah model layanan publik pemerintah yang mengadopsi berbagai platform seperti media sosial, website, e-mail, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), memiliki setidaknya tiga manfaat utama.

Pertama, jelasnya, adalah untuk diversifikasi wadah komunikasi publik pemerintah. Kemudian, memperluas cakupan penyebaran informasi melalui keikutsertaan kelompok marjinal. Terakhir, menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. “Jadi, ada entitas lain dengan pola komunikasi baru yang punya power untuk ikut mengubah suatu kebijakan,” paparnya dalam Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Jumat (11/10/2024) seperti dikutip dari siaran pers.

Tantangan Komunikasi Kebijakan

Meski M-government menghadirkan peluang pemanfaatan, tetapi Nezar menegaskan bahwa tantangan komunikasi kebijakan relatif masih besar. Disrupsi yang terjadi, katanya, menyulitkan GPR memastikan pesan yang disampaikan pemerintah diterima seperti keinginan. “Sumber informasi hari ini bukan hanya dari pemerintah, melainkan bisa didapat masyarakat dari begitu banyak media,” ucapnya.

Ia pun mencontohkan dengan proses komunikasi kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Kebijakan tentang pembatasan aktivitas dan kewajiban penggunaan masker kala itu, terang Nezar, tidak serta merta diterima masyarakat karena ada perdebatan publik di ruang digital yang dipicu oleh informasi tidak jelas. “Ini masalah komunikasi kebijakan kita di era sekarang,” imbuhnya.

Oleh karena itu, adaptasi M-government dinilai harus terus digencarkan pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto, pemerintah saat ini diharuskan untuk menyampaikan kebijakan secara efektif dan mudah dipahami, karena tuntutan komunikasi kebijakan era kiwari. “Komunikasi kebijakan di era transformasi digital ditandai dengan kecepatan penyebaran informasi dan keterbukaan akses,” ujarnya menandaskan. (lth)