JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Menjelang masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) mengungkap hasil penelitian yang mengevaluasi secara kritis masa pemerintahan presiden Indonesia ke-7 itu. Sebagai lembaga kajian yang bekerja membantu para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi Indonesia menuju negara maju pada 2045, ada banyak hal yang disoroti dalam penelitian tersebut. Komunikasi publik adalah salah satunya.

Berdasarkan hasil penelitian, Analis Utama Maha Data LAB 45 Diyauddin mengatakan, komunikasi publik pemerintahan Jokowi cenderung menurun di periode kedua. Terutama pasca Mochammad Fadjroel Rachman meninggalkan posisi juru bicara presiden karena ditugaskan sebagai duta besar. “Informasi kritis dan miring yang bertebaran di media sosial terkesan lambat direspons, tidak memiliki kejelasan, bahkan cenderung dibiarkan,” ujarnya dalam Seminar Nasional LAB 45 di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Pria yang karib disapa Undu itu mengambil contoh kasus terbaru, yakni polemik akun Kaskus Fufufafa yang dikaitkan dengan putra Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai, pola komunikasi terkait isu tersebut semakin melebar karena semua pihak angkat suara, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi. 

Seakan menyambung Undu, Chairman & Chief Consultant Kiroyan Partners Noke Kiroyan dalam artikel opini di Majalah PR INDONESIA edisi 109 Juli-Agustus 2024 sempat menegaskan urgensi peran juru bicara dalam mengomunikasikan pesan penting. Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan tanpa realisasi jelas akan mudah menjadi sorotan publik. “Contohnya tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut sebagian besar akan dibiayai oleh investor swasta tanpa membebani APBN,” tulisnya.

Posisi Juru Bicara Presiden Tidak Boleh Kosong

Berkaca pada situasi terkini, Undu pun menyarankan agar posisi juru bicara presiden tidak lagi kosong di era pemerintahan baru. Mengambil contoh Amerika Serikat yang selalu menghadirkan juru bicara presiden di setiap konferensi pers, ia menilai hal tersebut berkaitan erat dengan keterbukaan informasi.

Sementara itu Presiden Jokowi pada Agustus lalu telah membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan (President Communication Office/PCO). Lembaga yang dikepalai Hasan Nasbi itu bertugas menyelenggarakan dukungan kepada presiden dalam komunikasi dan penyampaian informasi kebijakan strategis serta program prioritas.

Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo periode 2021-2024 Usman Kansong berpendapat, peran PCO nantinya bisa lebih dari sekadar membantu komunikasi publik presiden. “PCO juga dapat mengharmoniskan hubungan pemerintah dengan media,” ujarnya dalam wawancara bersama PR INDONESIA, Kamis (29/8/2024).

Adapun paparan LAB 45 mengenai komunikasi publik pemerintahan Presiden Jokowi dalam seminarnya, merupakan pengantar bagi pembahasan temuan kritis pada aspek politik keamanan dalam tema “Modernisasi TNI di bawah Jokowi: Profesional atau Politis”, dan soal ekonomi politik bertemakan “Kecemasan Kelas Menengah: Terhimpit Transformasi Ekonomi”. “Kami berharap dapat memberikan pandangan kritis, serta menawarkan solusi dan rekomendasi untuk pemerintahan selanjutnya,” tutup Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani. (lth)