JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sudah di depan mata. Pada 27 November nanti, masyarakat di 37 provinsi di Indonesia akan menentukan pilihannya atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Menjelang momentum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun memperkuat langkah untuk menjaga ruang digital dari berbagai ancaman kekacauan informasi.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam gelaran “TikTok Goes To Campus: Melawan Disinformasi di Pilkada 2024” di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024), salah satu bentuk penguatan langkah tersebut adalah dengan mengampanyekan pesan “Pilkada Damai Simbol Persatuan Bangsa”, yang berfokus pada tiga isu utama.

Adapun tiga isu tersebut yakni peningkatan partisipasi pemilih, antisipasi SARA, netralitas dan menjaga ruang digital yang bersih, serta meningkatkan keyakinan terhadap demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. “Kewaspadaan terhadap berbagai bentuk gangguan informasi perlu ditingkatkan,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Seiring dengan pesan kampanye yang digulirkan, Budi menambahkan, masyarakat harus menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bijak, serta berkontribusi dalam menolak narasi yang berkaitan dengan isu SARA maupun kebencian. Hal-hal tersebut, katanya, dapat memastikan ruang digital tetap aman. Sejalan dengan itu, masyarakat pun dapat menyadari bahwa suaranya berharga untuk memelihara demokrasi.

Tiga Elemen Kekacauan Informasi

Lebih lanjut Budi menjelaskan, gangguan dan kekacauan informasi sejatinya didorong oleh tiga elemen utama, yaitu agen yang memproduksi informasi, pesan yang disebarkan, dan audiens sebagai penerjemah informasi tersebut.

Meski demikian, dalam konteks Pilkada Serentak 2024, kata Budi, jumlah isu hoaks yang beredar relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Pada 2019 hingga 2020 tercatat ada 80 temuan isu hoaks pilkada. Sementara sejak januari 2023 hingga September 2024, hanya terdapat delapan isu hoaks. “Kondisi ini perlu terus kita kelola dan jaga, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2024 tetap kondusif, damai, dan terkendali,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam momen Sewindu PR INDONESIA pada September 2023 lalu, Budi sempat menegaskan bahwa praktisi government public relations (GPR) memegang peranan vital untuk menyukseskan pesta demokrasi semacam Pilkada Serentak 2024. Lewat tanggung jawab kerjanya, menurut Budi, GPR dapat berkontribusi menciptakan ruang digital yang sehat, khususnya dalam menepis konten negatif atau kontra narasi yang dapat menimbulkan polarisasi.

Selain itu, ia juga menilai penting transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik, mengingat hal tersebut merupakan elemen krusial dalam membangun kepercayaan. (lth)