Oleh: Noke Kiroyan, Chairman & Chief Consultant KIROYAN Partner.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Pelantikan presiden baru hasil Pemilihan Presiden 2024 tinggal sebentar lagi. Perhatian publik kini tertuju pada masa transisi yang tersisa sekitar tiga bulan sejak tulisan ini dibuat pada Juli 2024. Salah satu topik yang menyita perhatian adalah pemindahan ibu kota negara, atau IKN, yang direncanakan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia.

Meskipun telah menjadi pembicaraan hangat, namun perayaan yang semula akan dipusatkan di IKN, berdasarkan kabar terbaru diketahui bahwa perayaan akan berlangsung di dua tempat, yaitu Jakarta dan IKN secara serempak. Fokus tulisan ini semata-mata pada aspek komunikasi megaproyek di periode transisi kepemimpinan nasional. Patut dicatat bahwa masa transisi bukanlah suatu kurun waktu yang berdiri sendiri atau terlepas dari sejarah perkembangannya sejauh ini.

Pertaruhan Kredibilitas

Untuk merumuskan hal yang diperlukan di masa transisi, kita perlu melakukan evaluasi tentang cara komunikasi telah berlangsung sejak awal hingga sekarang. Kesan yang diperoleh adalah bahwa para juru bicara (spokesperson) tentang IKN berasal dari tataran tertinggi, yaitu Presiden dan para menteri yang erat terkait, khususnya Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tentang aspek pembangunan fisik, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tentang perkembangan investasi dari pihak swasta asing maupun domestik dalam pembangunannya.

Apakah strategi komunikasi pemindahan Ibukota Negara (IKN) ini memang dirancang sejak awal untuk hanya melibatkan instansi-instansi tertinggi dalam menyampaikan informasi? Jika ya, strategi ini berisiko tinggi. Sebab, pernyataan yang dikeluarkan tanpa realisasi yang jelas akan mudah menjadi sorotan publik. Contoh paling utama adalah tentang pembangunan IKN yang akan dibiayai sebagian besar oleh investor swasta dengan tanpa membebani APBN.