JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Penjurian Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024 sesi presentasi hari pertama, Senin (9/9/2024), berlangsung kompetitif. Setiap peserta tampak antusias unjuk kinerja departemen komunikasi atau biro humas masing-masing dalam berbagai kategori kompetisi. Namun, sampai sebelum rehat siang, mayoritas peserta tampil untuk kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sederet penjelasan soal tantangan yang membutuhkan langkah penguatan.

Penjabaran Plh. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anang Ristanto misalnya, mengungkap bahwa pelaksanaan pelayanan oleh PPID dihadapkan dengan sejumlah persoalan yang perlu disiasati. Mulai dari rendahnya kesadaran informasi publik, PPID yang masih dianggap sebagai tugas tambahan, belum adanya anggaran khusus, hingga soal aksesibilitas kelompok rentan terhadap informasi publik.   

Guna menemukan solusi atas persoalan di atas, Anang menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemutakhiran kebijakan. Meski, katanya, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena masih dalam proses harmonisasi. Selaras, inovasi turut dihadirkan berupa penilaian mandiri. “Keterlibatan penilaian mandiri ini menjadi acuan reformasi birokrasi kami. Sejak dimulai pada 2023, keterlibatan saat ini mencapai 21 persen,” paparnya di hadapan dewan juri.

Signifikan

Sementara itu Senior Manager PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Zukhrufani Devi Mahisa Agni, lebih menggarisbawahi perkembangan signifikan PPID di perusahaan pelat merah tersebut. Sejak dibentuk pada 2021, katanya, status penilaian terhadap kinerja PPID membaik setiap tahunnya. “Dari yang awalnya kami kurang informatif, di 2024 menjadi top 5 informatif. Harapannya di 2025 kami menjadi yang terbaik,” ujarnya.

Adapun peningkatan penilaian yang signifikan tersebut, terang Devi, tak lepas dari inovasi strategi seperti workshop, program sertifikasi bagi petugas layanan PPID, hingga perluasan area servis. “Strategi ini kami susun setiap akhir tahun setelah hasil monitoring dan evaluasi PPID keluar,” tambahnya.

Mengalami perkembangan yang kurang lebih sama, Ketua Tim Kerja Pelayanan Umum, Kerja Sama, Humas, dan Publikasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Cecep Soemantri menjelaskan, PPID yang kini menjadi bagian tak terpisahkan pada 2022 hanya mencakup sembilan unit kerja. Selang setahun, terjadi peningkatan menjadi 31 unit kerja. “Lima di antaranya mendapat status penilaian informatif. Hasil survei layanan masyarakat pun menunjukkan kami diterima dengan baik,” ungkapnya.

AHI

AHI merupakan ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi bagi lembaga publik (government public relations/GPR) pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, korporasi milik negara/daerah, dan badan layanan umum (BLU) se-Indonesia. Di tahun keenam penyelenggaraan ini, AHI mengusung tema besar “Profesionalisme Humas untuk Indonesia Emas”.

AHI 2024 diikuti oleh total 240 entri dari 62 instansi. Selama dua hari berturut-turut, sebanyak 41 entri yang lolos akan menjalani penjurian sesi presentasi. Di hari pertama, sejumlah 24 entri dari 13 instansi akan mengikuti penjurian. Sementara 17 lainnya akan dinilai pada Selasa (10/9/2024). Adapun 169 entri lainnya masuk dalam penjurian nonpresentasi.

Terdapat lima dewan juri yang diterjunkan untuk melakukan penilaian dalam sesi presentasi. Mereka adalah Asmono Wikan (CEO PR INDONESIA Group), Dian Agustine Nuriman (founder & Principal Consultant of NAGARU Communication), Fardila Astari (Strategic Communications Expert Reputasia), Aqsath Rasyid Naradhipa (CEO NoLimit Indonesia), dan Abdul Rahman Ma’mun (Ketua Komisi Informasi Pusat 2011-2013, CEO Magnitude Indonesia).

Ikuti terus perkembangan dan informasi terkini mengenai AHI 2024 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (lth)