JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Keterangan pers Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait batalnya revisi Undang-Undang Pilkada dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi sorotan publik. Bukan karena muatan pernyataannya, melainkan karena masing-masing keterangan yang diunggah pada tanggal 21 dan 27 Agustus 2024 di akun Instagram @Jokowi tersebut, dibuat seolah-olah terjadi dalam wawancara cegat atau doorstop interview khas wartawan.

Kesan “seolah-olah” tampak karena doorstop interview presiden di dua kesempatan tersebut sepi wartawan. Hanya terlihat kurang dari lima alat rekam wartawan yang menjulur ke arah Jokowi. Itu pun tanpa cube media televisi yang biasanya menghiasi sesi wawancara cegat. Warganet kemudian menuding Jokowi tengah menghindari pertanyaan tajam para wartawan. Sebab, ide DPR merevisi Undang-Undang Pilkada dianggap memuluskan rencana si bungsu Kaesang Pangarep maju menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Menyusul dua video keterangan pers tersebut, tak sedikit warganet yang menuliskan komentar negatif di akun Instagram ayah dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu. “Terlalu kelihatan dibuat-buatnya,” tulis akun @mapip16. Akun @javasrizqi menambahkan, “Ini presiden atau konten kreator? Semuanya serba setingan.” Sementara akun @r_win_80d menulis, “Banyak drama. Wartawannya orang suruhan ya, Pak, biar terlihat nyata. Wkwkwk.”

Respons Istana

Menyikapi sorotan masyarakat, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana buka suara. Ia membantah bahwa dua keterangan pers presiden tersebut gimmick atau sandiwara. Yusuf menekankan, kedua sesi itu dirancang untuk menyampaikan informasi langsung dari presiden kepada masyarakat. "Itu adalah bagian dari keterangan pers," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, kedua wawancara tersebut merupakan upaya Sekretariat Presiden untuk memastikan pesan penting dari kepala negara tersampaikan secara efektif kepada publik. Menurutnya, sesi tanya jawab seperti dilakukan Jokowi itu bukan hal baru, dan telah menjadi bagian strategi komunikasi pemerintah. “Tidak semua keterangan pers harus melibatkan banyak media secara langsung. Kadang kita harus memilih format yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan informasi,” papar pria kelahiran September 1975 itu.

Menutup penjelasannya, Yusuf menegaskan, Sekretariat Presiden berkomitmen untuk selalu transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak terpengaruh oleh spekulasi yang belum tentu benar, dan fokus pada substansi informasi dari presiden. “Segala yang kami lakukan demi kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.

Bagaimana menurut Sobat PR. Apakah langkah pemerintah mengadopsi strategi komunikasi tersebut sudah tepat? (jar)