JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Beberapa waktu lalu ramai informasi soal penghentian distribusi pertalite oleh Pertamina per tanggal 1 September 2024. Mengingat bahan bakar dengan angka oktan (RON) 90 itu merupakan yang paling terjangkau secara harga, masyarakat pun heboh. Merespons isu yang berkembang, PT Pertamina Patra Niaga ikut angkat suara.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan, informasi yang beredar soal penghentian distribusi pertalite dapat dikatakan hoaks. Ia menegaskan, pihaknya tidak memiliki rencana menghentikan distribusi jenis bahan bakar tersebut. “Masyarakat tidak perlu termakan hoaks. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya melalui siaran pers, Jumat (30/8/2024).

Alih-alih menghentikan distribusi, lanjut Heppy, Pertamina Patra Niaga saat ini justru tengah gencar mendukung upaya pemerintah dalam memastikan subsidi tepat sasaran, dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR code di situs web mypertamina.id. “Wilayah pendaftaran QR code pertalite ini dilakukan bertahap, dan hanya khusus untuk kendaraan roda empat,” imbuhnya.

Subsidi Tepat Sasaran

Lebih rinci Heppy memaparkan, dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memastikan subsidi tepat sasaran itu saat ini difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan Sebagian wilayah Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, hingga Kabupaten Timika.

Adapun jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR code, imbuhnya, saat ini mencapai 3,9 juta. “Bagi masyarakat pengguna pertalite, diharapkan melakukan pendaftaran QR code untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” imbaunya.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merancang skema pembatasan pembelian BBM subsidi. Dalam rancangan tersebut, pertalite hanya bisa digunakan untuk kendaraan roda empat di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 250 cc. Mundur ke Juli lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga sempat mengatakan, pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024 dalam rangka melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. (lth)