JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Pelantikan Nasbi didasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93P Tahun 2024, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (15/8/2024).

Dalam keterangannya usai dilantik, Hasan menjelaskan, Kantor Komunikasi Kepresidenan yang ia komandoi akan bertugas mendukung presiden dalam hal komunikasi, terutama terkait kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Fokus utamanya adalah memastikan komunikasi terkait kebijakan strategis dan program prioritas presiden berjalan dengan baik.

Kepala Lab Humas Universitas Indonesia sekaligus CEO Imajin PR & Research Jojo S. Nugroho menilai positif kehadiran Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia berpendapat, arus informasi yang cepat telah menuntut pemerintah untuk bisa menyampaikan pesan kebijakan secara terkoordinasi, konsisten dan jelas. “Pemerintah diharapkan dapat mengelola narasi publik dengan lebih efektif, memastikan isu penting mendapat perhatian yang tepat, dan memfokuskan perhatian masyarakat pada prioritas kebijakan,” ujarnya melalui pesan singkat kepada PR INDONESIA, Senin (19/8/2024).

Sependapat dengan Jojo, founder dan Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman saat dimintai keterangan menekankan pentingnya Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagai pusat koordinasi seluruh komunikasi pemerintah, terutama dalam menghadapi berbagai informasi yang kerap simpang siur di berbagai kementerian dan lembaga.

Komunikasi Masa Transisi

Sementara itu founder Govcomm Consulting Ani Natalia memaparkan kepada PR INDONESIA, pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dinilai sangat tepat, karena terjadi di masa transisi ke pemerintahan yang baru. “Banyak program maupun kebijakan pemerintah yang harus dikomunikasikan kepada publik dengan baik,” katanya.

Disamping itu, lanjut Ani, ada beberapa alasan penting yang cukup mendesak di balik pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Di antaranya kompleksitas informasi dan tantangan komunikasi, pengelolaan krisis dan disinformasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, koordinasi antar lembaga, serta perubahan dinamika politik dan sosial.

Seakan merangkum pendapat yang lain, Dian berharap lembaga baru tersebut dapat memberikan rujukan utama yang jelas untuk semua komunikasi pemerintah, sehingga masyarakat tidak bingung dengan informasi yang beredar.  “Diharapkan semua komunikasi yang keluar khususnya untuk negara ini memiliki induk, memiliki pusat yang tersentralisasi,” pungkasnya. (jar)