Jakarta, 23 Juli 2024 – Perkembangan artificial intelligence (kecerdasan buatan/AI) telah membuka potensi pemanfaatan yang besar bagi public relations (PR). Namun, penggunaan AI tampak belum optimal terutama di ranah pemerintah (government public relations/GPR). Menyikapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) mengambil satu langkah taktis, dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan AI dalam Produksi Konten bagi Pengelola Media Sosial dan Humas.

Direktur TKKKP Kemenkominfo Hasyim Gautama mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan GPR dalam memanfaatkan AI dalam pembuatan konten yang lebih efektif dan cepat. Ia menilai penting kemampuan tersebut karena perkembangan AI telah menawarkan dampak yang signifikan bagi pemerintah, baik dari sisi teknologi, kebijakan, maupun dinamika sosial. “Oleh karena itu Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja yang baru,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (18/7/2024).

Hasyim melanjutkan, pemerintah hingga saat ini pun terus berkomitmen mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi maupun pelayanan publik. Salah satu contoh, katanya, seperti pemanfaatan AI, analitika data, dan komputasi awan melalui sistem seperti SIMPHONI (Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif) dan e-Government. “AI dapat membantu GPR merancang strategi komunikasi yang efektif, dengan catatan harus dibarengi dengan penggunaan data berkualitas,” imbuhnya.

Dua Sesi

Kegiatan bimbingan teknis oleh TKKKP berlangsung dalam dua sesi. Adapun pada sesi pertama berjudul Pemanfaatan AI dalam Komunikasi Pemerintah, Director of AI Innovation KORIKA Andreas Tjendra mengupas serba-serbi potensi AI dalam pembuatan konten. “AI membuat sesuatu jadi faster, better, dan cheaper,” ungkapnya singkat.    

Namun, Andreas melanjutkan, penting bagi para GPR menggunakan prompt atau instruksi yang tepat dan merujuk berbagai referensi untuk melakukan validasi, karena AI masih punya keterbatasan dalam mengolah data. “Kita harus menyadari bahwa kapabilitas AI sangat membantu kita, tetapi jangan menyalahgunakannya,” tambahnya.

Sementara itu pada sesi kedua bertajuk Praktik Pemanfaatan AI dalam Komunikasi Pemerintah, Principal of Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN) Tuhu Nugraha mengulas sejumlah teknologi AI yang dapat digunakan pemerintah dalam komunikasi publik. Beberapa di antaranya Natural Language Programming (NLP), machine learning, chatbot, dan asisten virtual. “Chatbot generasi terbaru yang menggunakan generative AI mampu memberikan respons sesuai keinginan pengguna, sehingga memungkinkan percakapan berlangsung natural,” jelasnya.

Senada dengan Andreas, Tuhu turut mengingatkan para GPR untuk tidak mempercayai AI mentah-mentah, dan menjunjung transparansi dalam penggunaannya. Dengan itu, katanya, publik dapat mengetahui konten atau fitur mana yang menggunakan AI. “Perlu juga integrasi AI dengan sistem yang ada dan pelatihan dalam menggunakannya supaya tidak terjadi kekeliruan,” pungkasnya. (jar)