JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Insiden penembakan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu (13/7/2024), secara tidak langsung memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kecepatan dan transparansi bagi public relations (PR) saat menghadapi krisis. Hal ini disampaikan oleh founder Govcom Consulting Ani Natalia, dalam artikel opini yang ia tulis, Senin (15/7/2024).

Ani mengungkapkan, teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT) sebagai kerangka untuk memahami cara merespons krisis berdasarkan jenis dan tingkat tanggung jawab, sangat relevan dalam situasi yang dihadapi Pemerintah AS akibat insiden tersebut. Bahkan menurutnya, teori yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs itu diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Negeri Paman Sam.

Kesimpulan tersebut ditarik Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu berdasarkan penerapan tiga elemen kunci SCCT, mencakup tanggung jawab awal, sejarah krisis, dan reputasi hubungan sebelumnya, yang tergambarkan di dalam lima langkah Pemerintah AS berikut ini.

1.    Pernyataan Cepat dan Tanggung Jawab Awal

Keputusan Pemerintah AS untuk segera merilis pernyataan resmi usai penembakan Trump, merupakan bentuk keprihatinan dan komitmen untuk menyelidiki insiden yang terjadi. Menurut Ani, langkah tersebut menegaskan bahwa meskipun pemerintah tidak bertanggung jawab langsung atas percobaan pembunuhan, tetapi mereka bertanggung jawab untuk merespons dengan tepat.

2.     Konferensi Pers dan Transparansi

Pejabat tinggi AS tampak turut memberikan informasi terkini secara transparan tentang investigasi yang berlangsung. Langkah ini, kata peraih apresiasi Insan PR INDONESIA 2017 itu,  membantu meredakan ketakutan maupun spekulasi, serta menunjukkan bahwa pemerintah bertindak secara proaktif dan terbuka.

3.    Komunikasi Melalui Media Sosial

Pemerintah AS turut memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan terkini. Aktivitas ini dilakukan untuk menjaga reputasi mereka sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan.

4.    Solidaritas dari Partai Politik dan Reputasi Hubungan

Pernyataan bersama dari kedua partai politik utama di AS menunjukkan persatuan dan komitmen terhadap stabilitas nasional. Ani menilai, hal ini memperkuat reputasi pemerintah sebagai penjaga keselamatan nasional di tengah perbedaan politik.

5.    Edukasi dan Pencegahan sebagai Tindakan Korektif

Kampanye edukasi tentang keamanan dan pelaporan aktivitas mencurigakan yang kemudian dijalankan Pemerintah AS, menjadi tindakan korektif penting untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Inisiatif ini sekaligus dapat menjaga kepercayaan publik.

Ani menyimpulkan, komunikasi yang dijalankan pemerintah AS telah memberikan pelajaran mengenai cara menangani krisis dengan cepat, transparan, dan efektif. Termasuk di antaranya memberikan informasi yang akurat, menunjukkan solidaritas, dan mengedukasi masyarakat. 

Pada momen ini, lanjutnya, pemerintah berhasil menjaga stabilitas dan kepercayaan publik di tengah situasi yang sulit. “Komunikasi yang baik dalam krisis adalah kunci untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan terinformasi dengan baik,” pungkasnya. (jar)