JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDSN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), secara langsung telah menyurutkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal ini, publik menilai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi gagal dalam menjalankan tugasnya.

Kekecewaan publik terhadap insiden peretasan PDNS itu makin kentara, usai Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menginisiasi petisi yang mendesak Budi Arie agar mundur dari jabatannya. Hingga artikel ini diturunkan, petisi yang terpampang di laman change.org sejak 26 Juni 2024 itu telah mendulang 20.758 tanda tangan dari target 25.000.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi tersebut merupakan langkah simbolik dari masyarakat sipil dalam menuntut tanggung jawab negara. Ia menegaskan tidak ada unsur politis sama sekali, melainkan murni demi kepentingan publik.

Dalam hal ini, lanjutnya, SAFEnet menyadari bahwa meminta Menkominfo mundur tidak serta merta akan menyelesaikan masalah PDNS. “Ini simbolik. Kita menarget soal siapa yang sekarang bertanggung jawab paling besar soal PDN ini,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/6/2024).

Respons Berbagai Pihak

Merespons desakan yang bergulir, Budi Arie enggan berkomentar banyak. Dalam setiap perjumpaan dengan wartawan, ia hanya menjelaskan kalau desakan tersebut adalah bagian dari hak masyarakat untuk bersuara.

Mendukung Budi Arie, Ketua Relawan Pro-Jokowi (Projo) Nusa Tenggara Barat (NTB) Imam Sofian, justru menilai desakan mundur bagi Menkominfo merupakan respons oknum yang dirugikan oleh upaya pemberantasan judi online dari Kemenkominfo.

Di lain suara, Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak berbicara banyak soal desakan mundur bagi Budi Arie, maupun bakal calon penggantinya kelak. Satu hal yang paling penting saat ini, katanya, adalah memulihkan pangkalan data negara yang bocor akibat ulah peretas. (dlw)