JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) memprediksi dua isu utama yang akan dihadapi government public relations (GPR) pasca Pemilu 2024. Ketua Umum Iprahumas Thoriq Ramadani menyampaikan, isu tersebut terkait persiapan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, dan transisi pemerintahan yang baru.

Di hadapan sekitar 100 praktisi PR dalam talkshow bertajuk "Big Data Technology for The Future of Public Relations" di Jakarta, Selasa (11/6/2024), Thoriq menegaskan bahwa kedua isu tersebut akan menjadi prioritas yang harus diorkestrasikan oleh GPR.

Thoriq menekankan, GPR sebagai ujung tombak komunikasi publik memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi terkait dua isu tersebut kepada khalayak. Namun, ia juga menilai bahwa dalam penyampaiannya GPR tidak bisa bergerak sendiri.

Menurut pria yang juga menjabat Pranata Humas Ahli Muda dan Subkoordinator Komunikasi di BPH Migas Kementerian ESDM itu, GPR dalam menjalankan tanggung jawabnya memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak lintas sektoral, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, hingga pemerintah daerah. “Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,” ujarnya.

Tantangan

Peran besar sebagai ujung tombak komunikasi publik diemban GPR bukan tanpa tantangan. Thoriq mengatakan, salah satu tantangan dalam mengorkestrasikan komunikasi publik ialah memastikan informasi tersampaikan dengan lancar dari pusat ke daerah. ”Kita melihat teman-teman GPR di pusat dan di daerah masih ada semacam gap,” sambungnya.

Guna mengatasi tantangan tersebut, lanjut Thoriq, peningkatan kompetensi GPR menjadi salah satu solusi. Dalam hal ini, katanya, Iprahumas telah menginisiasi berbagai kegiatan kelas belajar bagi praktisi GPR anggota, baik di instansi masing-masing maupun lewat instansi pembina. Salah satunya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkominfo yang dipimpin oleh Usman Kansong selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Thoriq menandaskan, kehadiran Iprahumas di tengah tantangan GPR itu bertujuan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan kesenjangan yang ada. Ia pun berharap, GPR pusat maupun daerah dapat bekerja sama dalam menyampaikan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. (jar)