Benar, sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disumbangkan dari pajak. Namun, soal apa, bagaimana dan mengapa APBN itu, jangankan orang lain, kita pun boleh jadi belum memahaminya secara utuh.
Untuk memberikan pemahaman itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan serangkaian strategi komunikasi yang dibagi ke dalam tiga tahapan. Yakni, planning (tujuan, target audiens, strategi, dan taktik), implementasi (media, events, periode), monitoring, dan evaluasi (benefit, capaian). “Tahapan itu berlangsung selama satu tahun anggaran,” kata Rizwan Pribhakti, Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI), Kemenkeu di hadapan dewan juri kompetisi program PR IPRAS yang diselenggarakan SPS di Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Tujuan program ini, menurut Rizwan, hanya sampai pada tataran afeksi (pemahaman), bukan perubahan perilaku. Ada tiga poin yang menjadi tujuan utama aksi ini. Yakni, menciptakan kesadaran masyarakat tentang fungsi dan peran APBN (awareness), memberikan edukasi mengenai komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pengelolaan keuangan negara (knowledge), serta membentuk citra Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara (liking).
Selanjutnya, menentukan target. Agar tujuan mudah ditangkap, langkah berikutnya, menetapkan pesan kunci. Pesan yang dipilih, “Kemenkeu Mengelola Keuangan Negara melalui APBN untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Pesan itu, merangkum subpesan seperti APBN beperan dalam pro-poor, pro-job, dan pro-growth. Juga, mendukung program Nawacita membangun Indonesia dari pinggir. Selama menyampaikan pesan itu, Kemenkeu menunjuk figur (endorser) yang tak lain adalah menteri keuangan.
Beri “Gimmick”
Jadi, Rizwan melanjutkan, dalam menjalankan taktik komunikasinya, kementerian yang dinobatkan sebagai jawara pertama IPRAS 2016 kategori Kementerian dan Lembaga, itu menjabarkannya ke dalam tiga tahapan. Mulai integrated strategy communication (menggunakan seluruh komunikasi yang ada), cross promote (linked dengan YouTube dan saluran komunikasi lain seperti owned media, earned media, events) dan co-campaign, brand activation (promosi dalam bentuk kuis/gimmick di akun media sosial dan events.
Forum-forum pun diselenggarakan dalam rangka sosialisasi. Misalnya, stakeholders gathering, diskusi bersama pemimpin redaksi, konferensi pers, Forum Ekonomi Kemenkeu (FEKK), seminar, kuliah umum, kunjungan studi, hingga pameran.
Pencapaian positif dari aktivasi tadi tampak pada hasil monitoring dan evaluasi pemberitaan media cetak dan elektronik terkait APBN periode 1 Januari – 31 Juli 2016. Tercatat, mendukung (36%), netral (59%), sisanya tidak mendukung (5%). Persentase berita bernada negatif relatif kecil. Jumlah followers Kemenkeu di media sosial pun ikut terdongkrak hingga lebih dari 17 ribu.
Dari sana, ia menyimpulkan, program #SadarAPBN mampu meningkatkan engagement publik terhadap kebijakan Kemenkeu, tercapai kesadaran dan pemahaman publik terhadap APBN sebagai instrumen fiskal yang dikelola Kemenkeu, dan tercipta sentimen positif dalam pemberitaan terhadap isu Kemenkeu, khususnya yang terkait APBN. “Reputasi institusi tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan,” pungkas Rizwan. rtn