JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Praktisi memainkan peran penting selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini dikarenakan akan public affairs (PA) terjadi pergantian pemerintahan dan perubahan regulasi yang berdampak pada kebijakan industri (policy industry). Kondisi inilah yang kemudian mendorong para praktisi PA yang tergabung dalam Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) mengadakan diskusi secara virtual dengan mengangkat tema “Perspektif Public Affairs: Peluang dan Tantangan 2024”, Selasa (19/12/2023).

Andrew Saputro, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia (FFI), salah satu panelis dalam diskusi tersebut menyoroti bahwa pemilu merupakan peluang bagi PA untuk menunjukkan peran dan fungsinya yang strategis. “Di masa seperti ini, PA justru harus mengambil kesempatan ’manggung’ di arena politik,” ujarnya.

Oleh karenanya, pria yang merupakan Wakil Ketua Umum 2 PAFI ini meminta para praktisi PA untuk mengamati dinamika selama pemilu sampai masa transisi nanti. Tujuannya, untuk mengidentifikasi potensi isu dan skenario yang mungkin terjadi. Sebab, dengan memahami dinamika, PA dapat mengantisipasi implikasi terhadap kebijakan, regulasi, dan sentimen yang dapat mempengaruhi kepentingan organisasi.

Di satu sisi, ia juga menekankan pentingnya PA melakukan stakeholder mapping. Suatu proses memilah pemangku kepentingan/kebijakan yang dapat memudahkan pekerjaan PA dalam melakukan analisis atau tindakan lanjutan untuk perusahaan.

Director of Public Affairs Praxis PR Sofyan Herbowo sependapat. Menurutnya, pemilu merupakan kesempatan bagi PA untuk mewakili kepentingan organisasi. Hal ini dikarenakan setiap organisasi memiliki agenda masing-masing. Di satu sisi, Wakil Ketua Umum 1 PAFI tersebut menyarankan agar di masa pemilu ini PA hendaknya memahami visi misi para pasangan calon pemimpin. Apalagi jika visi misi tersebut berkaitan dengan regulasi industri atau kebijakan perusahaan. “Praktisi PA harus cermat dalam membaca visi misi calon pemimpin, terutama yang berkaitan dengan industry policy. Sebab, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap perusahaan kita ke depan,” katanya.

Melibatkan Pemangku Kepentingan

Untuk menjawab tantangan tersebut, Corporate Secretary Division Head PT Mandiri Tunas Finance Arif Reza Fahlepi menekankan pentingnya PA memahami situasi dan dinamika politik. Menurutnya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan PA, seperti menelaah tren politik, pandangan politik, kebijakan yang dapat memengaruhi lingkungan bisnis.

Selain itu, kata Reza, PA harus mampu mengidentifikasi risiko politik dan melakukan evaluasi peluang menjadi langkah untuk mengembangkan strategi bisnis. Ketua Kemitraan PAFI tersebut juga menyarankan agar PA aktif melakukan aktivitas advokasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) serta masyarakat untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan organisasi. “Kita harus terus memantau opini publik secara cermat karena keputusan politik itu juga bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap organisasi,” katanya.

Ia juga berpendapat PA harus aktif terlibat dalam konsultasi publik dan pertemuan rutin dengan para pemangku kebijakan yang diadakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan industri atau perusahaan. Praktisi PA harus bisa membuka ruang dialog dengan para stakeholder agar kebutuhan organisasi bisa tersampaikan dengan baik, di samping memahami kekhawatiran dan harapan mereka. Reza meyakini langkah ini dapat membantu PA pada saat melakukan penyesuaian strategi komunikasi dan kebijakan organisasi. Dengan pemahaman yang komprehensif, PA dapat berperan sebagai kunci dalam menavigasi dinamika politik dan memastikan kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. (HUR/JAR)