JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Etika. Lima huruf dalam kata “Etika” ini sungguh mudah diucapkan, namun sangat sulit ditegakkan oleh setiap pemimpin.Etika menjadi sangat krusial dan esensial bagi siapa pun kita, terutama bagi para pemimpin di berbagai lapisan masyarakat dan bidang profesi industri. Terlebih para pemimpin publik. Etika senantiasa merujuk pada kepantasan. Kepatutan. Apa yang pantas dan tidak pantas? Apa yang patut dan tidak patut? Sejatinya, sesederhana itulah etika bekerja pada setiap orang.

Mengorupsi uang negara, misalnya. Secara hukum, jelas adalah perbuatan pidana, karena mengemplang uang negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Dari sudut pandang etika, korupsi adalah perbuatan tidak pantas, tidak layak, sekaligus tidak patut. Pertama, menunjukkan sikap ketamakan (greedy). Kedua, melukai perasaan publik yang membayar pajak untuk pembangunan negara. Rasa keadilan publik terungkit saat pejabat negara bertindak koruptif. Ada tindakan ketidakpantasan dalam praktik korupsi.

Korupsi yang masih menggejala di kalangan pemimpin publik di negeri ini adalah penanda etika semakin diabaikan, untuk tidak mengatakan dianggap tidak perlu. Dalam bahasa bercanda, korupsi itu adalah perbuatan jahat yang diketahui oleh penegak hukum. Jika tidak diketahui, bukan korupsi namanya. Begitulah mungkin cara berpikir para koruptor. Apa pun namanya, korupsi adalah praktik pelanggaran hukum dan etik secara sekaligus, yang tidak patut ditiru. Kejahatan luar biasa yang pantas berganjar hukuman berat di penjara. Sekaligus sanksi etik yang tinggi.

Etika mengajarkan sekaligus menjaga para pemimpin agar tidak keluar dari pakem kepemimpinannya. Semua prosedur standar sifat pemimpin yang harus dijalankan, adalah praktik etis kepada mereka yang dipimpin, publik, warga bangsa ini. Pemimpin yang menjaga etik, adalah pemimpin yang otentik. Ia paham betul, nilai-nilai kepemimpinannya akan terkoreksi, atau bahkan hancur ketika melakukan pelanggaran etika. Kadang kala, hanya karena sebuah perkataan atau pernyataan kecil saja, namun telah menyentuh ranah etik yang akan berbahaya bagi eksistensi sang pemimpin.

Seperti ucapan-ucapan kasar di depan publik, yang ditujukan pada orang lain. Terutama lawan-lawan politik, jika dalam sebuah kontestasi pemilihan. Apa pun alasannya, pernyataan-pernyataan yang ditujukan untuk menyerang orang lain di muka publik yang bukan di ruang khusus untuk beradu argumentasi, menunjukkan ketidakmampuan sang pemimpin dalam mengelola standar etiknya. Ada adab yang dilanggar. Ada etika yang diterjang.

Adil dan Bijaksana

Sekali lagi, memang tidak mudah menjaga perilaku dan adab yang beretika, khususnya para pemimpin kita. Sungguh pun demikian, etika harus dipegang dan dipatuhi sekuat tenaga. Pemimpin yang mengelola kepemimpinannya dengan etik, akan menjadi contoh bagi publik. Sebaliknya, pemimpin yang tidak peduli dan tidak mengelola etika dalam kepemimpinannya, maka akan menjadi teladan buruk bagi setiap kita. Saya khawatir, hal demikian akan membuat warga negara semakin abai pada etika dan bertindak seenak sendiri dalam banyak hal. Mengabaikan nilai-nilai, adab, adat istiadat, dan pakem-pakem yang semestinya dipatuhi.

Melanggar etika juga berarti merusak tatanan sosial. Hal ini tentu sungguh berbahaya. Jika tatanan kehidupan sosial dan kultural yang ada dan telah menjadi bagian dari kehidupan komunal publik diabaikan, bukan tidak mungkin kesewenang-wenangan akan hadir secara merajalela. Sungguh petaka bagi setiap organisasi dan bahkan bangsa ini, jika mendapatkan pemimpin yang sangat tidak etika dalam berperilaku dan menjalankan kepemimpinannya.

Mengingatkan selalu kepada para pemimpin tentang etika, sama artinya menjaga para pemimpin itu untuk senantiasa bertindak adil dan bijaksana. Tabik! (Asmono Wikan)