JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Kemampuan menyampaikan pesan dengan tepat dan efektif kepada publik sangat penting bagi semua lembaga dan organisasi, terutama bagi institusi pemerintah. Humas pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi tentang segala kebijakan.

Salah satu cara yang efektif untuk membuat kampanye kehumasan adalah dengan menggunakan metode RACE. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menjelaskan metode ini kepada para peserta GPR Conference yang bertajuk “Layakkah Humas Berada di Eselon 1?” di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Oni melanjutkan, metode ini diperkenalkan oleh John Marston pada tahun 1963. RACE adalah singkatan dari research, action, communication, dan evaluation. Perempuan yang meraih gelar S1 dan S2 di Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, riset (research) sangat penting dalam merancang strategi kampanye.

Riset menentukan apakah strategi kampanye akan berhasil atau tidak. Tanpa riset, kampanye bisa “kehilangan arah” dan tidak mencapai tujuan komunikasi. “Riset kecil pun tidak masalah,” katanya. “Minimal ada 30 sampel atau responden,” imbuh Oni.

Langkah kedua adalah menyusun rencana aksi (action) yang praktis untuk kampanye. Rencana ini harus memiliki tujuan yang jelas, taktik komunikasi yang tepat, dan anggaran yang memadai.

Langkah ketiga, melaksanakan komunikasi (communication). Menurut Oni, ada banyak cara untuk melakukan ini. Antara lain, melibatkan media, menggunakan media sosial, bekerja sama dengan influencer, atau berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. “Penting bagi humas untuk memilih cara yang tepat dan membuat konten yang relevan dengan audiens,” katanya.

Langkah keempat adalah mengevaluasi kampanye (evaluation). Oni berpendapat upaya ini akan membantu humas untuk mengetahui kampanye berhasil mencapai tujuannya, dan hal yang dapat diperbaiki untuk kampanye selanjutnya.

Pemaparan Oni menarik perhatian peserta, salah satunya dari Kepala Bidang Humas Kejaksaan Raharjo. Ia menanyakan tentang cara menyusun strategi komunikasi yang baik agar tidak menyinggung institusi lain. Oni menjawab bahwa institusi pemerintah saat ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik (KIP). Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir untuk menjadi transparan.

Perempuan yang pernah berkarier selama sepuluh tahun di PT XL Axiata Tbk. dan pernah menekuni profesi sebagai dosen untuk Jurusan Komunikasi di UI, lalu menjadi General Manager Brand Communications untuk ini juga menekankan pentingnya memahami kanal dan konten.

Menurutnya, pesan komunikasi akan sampai ke audiens apabila kanal dan kontennya relevan. Untuk pesan yang berpotensi menyinggung instansi lain, ia merekomendasikan agar pesan tersebut disampaikan melalui kanal resmi instansi, seperti website dan media sosial. Sebaliknya, informasi tersebut tidak perlu disebarkan di grup komunitas yang beranggotakan multiinstansi. (AZA)