JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki peran sentral dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024. Untuk itu hingga hari pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024, kementerian di bawah komando Budi Arie Setiadi ini berkomitmen menggencarkan diseminasi informasi bagi masyarakat. 

Dikutip dari laman Instagram @kemenkominfo satu hari jelang Pemilu 2024, Selasa (13/2/2024), kementerian yang mewakili pemerintah mengurus bidang komunikasi dan informatika ini mengabarkan telah menjalankan sekurangnya delapan strategi diseminasi informasi.

Pertama, Kemenkominfo konsisten memproduksi berbagai konten, infografis, dan iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu Damai 2024 di platform digital. Kedua, menggiatkan monitoring terhadap isu-isu pemilu, informasi hoaks, dan penanganan konten hoaks.

Ketiga, Kemenkominfo menggagas Satuan Satgas Anti Hoaks Forum "Diskusi Goes to Campus" serta sosialisasi pemilu di berbagai daerah. Keempat, pembentukan WhatsApp Robot untuk menyediakan informasi, edukasi, dan komunikasi terkait Pemilu Damai 2024.

Kelima, fasilitasi SMS blast dan teks pada status bar untuk diseminasi informasi, edukasi, dan komunikasi terkait pesta demokrasi tersebut. Keenam, Kemenkominfo berkolaborasi dengan Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu.

Ketujuh, peluncuran Buku Elektronik Pemiludamaipedia yang merangkum informasi seputar pelaksanaan Pemilu 2024, dan terakhir memantau serta menetapkan regulasi bagi penyelenggara pos.

Infrastruktur Digital

Tak hanya berfokus pada diseminasi komunikasi, Kemenkominfo juga berupaya memperkuat infrastruktur digital untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024, sesuai dengan komitmen Menteri Budi Arie saat dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (17/7/2023) di Istana Negara, Jakarta.

Perkuatan infrastruktur digital tersebut mencakup pemberian layanan telekomunikasi yang berkualitas dengan melakukan pengukuran quality of service (QoS) di 514 kabupaten, kota, dan titik strategis lainnya oleh Ditjen PPI, serta dukungan akses internet di 14.351 lokasi layanan publik seluruh Indonesia.

Selain itu, Kemenkominfo juga memberikan dukungan pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), salah satunya untuk aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (SIETIK) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Terakhir, Kemenkominfo turut memberikan jaminan layanan logistik dengan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota, serta 49,20% dari total 7320 kelurahan yang memiliki titik layanan pos.

Mari, bersama-sama wujudkan Pemilu Damai 2024! (jar)