JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Halo anggota Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS)! Sudah siap mengikuti GPR Conference, agenda perdana yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA? Yuk, daftar sebelum tanggal 22 Februari 2024. Jangan sampai kelewatan, ya. Sebab, ada penawaran khusus bagi anggota Iprahumas. Hanya dengan menunjukkan kartu keanggotaan, rekan-rekan Iprahumas cukup membayar Rp500.000 dari harga umum Rp 800.000 per orang.

Apa itu GPR Conference? GPR Conference merupakan agenda perdana yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA. Acara ini merupakan sarana advokasi untuk mendorong posisi humas pemerintah agar makin strategis di instansi masing-masing, sejalan tema yang diusung ‘’Layakkah Humas Berada di Eselon 1?’’   

Saat ini, peran humas makin diakui keberadaannya. Dalam peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB No 17 Tahun 2023 mengenai Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa tingkat tertinggi dari jabatan fungsional pranata humas adalah Ahli Utama. Dari segi pangkat, Ahli Utama pranata humas termasuk dalam golongan IV/d dan IV/e.

Kabar baik ini tentu disambut suka cita oleh para pranata humas. Namun, ada pertanyaan yang muncul kemudian, apakah layak jika humas berada di eselon 1? Pemikiran serupa pernah dikemukakan dari Maria Wongsonagoro, praktisi public relations (PR) senior yang juga merupakan salah satu PR INDONESIA Guru.  

Dilansir dari  www.humasindonesia.id, Maria dalam bukunya, Manajemen Strategis Public Relations: Teori dan Praktik Corporate dan Government Public Relations (2020), mengatakan, humas idealnya berada di posisi yang lebih strategis, yakni eselon I atau memegang jabatan struktural tertinggi. Hal ini dikarenakan humas memiliki peran yang krusial bagi instansi. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai corong informasi, namun juga turut bertanggung jawab membangun reputasi institusi. Lebih dari itu, humas merupakan jembatan vital antara pemerintah dengan masyarakat.

Perempuan yang merupakan konsultan PR ini pun menilai sudah saatnya humas pemerintah mendapatkan akses langsung yang lebih strategis agar dapat menjalankan tugas tanpa terkendala dengan garis koordinasi. Berangkat dari pemikiran dan diskusi dari para pelaku humas itulah, GPR Conference hadir. Selain untuk melakukan advokasi agar posisi humas pemerintah makin strategis, konferensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan kehumasan.

Kegiatan yang bakal berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, ini turut mengudang  Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi* dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas* selaku keynote speaker. 

Acara ini juga menghadirkan beragam pembicara lainnya seperti Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti, Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Fadjar Majardi, Kepala BPSDM Jawa Timur Ramliyanto, dan Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dan Hubungan Lembaga Hermawan Wibowo.Mereka akan mengupas pengaruh humas terhadap citra, reputasi, dan proses pengambilan keputusan strategis institusi.

Benefit

Dalam kegiatan tersebut, peserta akan mendapatkan berbagai keuntungan. Di antaranya, sertifikat, seminar kit, materi (soft file) semua narasumber, makan siang, coffee break, e-magazine PR INDONESIA edisi Januari 2024, keanggotaan gratis di komunitas Humas Indonesia (HI Community), hingga kesempatan berjejaring dengan para tokoh dan praktisi humas.

Untuk dapat mengikuti kegiatan ini, peserta dapat melakukan pembayaran melalui Bank BNI Cabang Gambir di nomor rekening 1422722102 atas nama PT Media Humas Indonesia. Informasi selanjutnya, silakan menghubungi Sdri. Dwieky (081288222552), Sdri. Anisa (081296241573), Sdri. Avi (085322086638). Sampai jumpa di GPR Conference! (HUR)

*narasumber sedang dalam proses konfirmasi