JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Komunikasi korporasi dan komunikasi politik sangat bertolak belakang. Perbedaan keduanya dijelaskan oleh Dedi Kurnia Syah Putra, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), dalam MAW Talk episode #37 yang dipandu Asmono Wikan, CEO sekaligus pendiri PR INDONESIA Group, Rabu (31/1/2024).

Dedi mengatakan, pembeda pertama adalah durasi komunikasi politik jauh lebih singkat dibandingkan komunikasi korporasi. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari masing-masing komunikasi. “Komunikasi korporat itu durasinya panjang,” ujarnya.

Adapun tujuan komunikasi korporasi adalah reputasi. Sementara dalam dunia politik hal tersebut tidak menjadi prioritas utama. Berhubungan dengan itu, pendekatan komunikasi korporasi mementingkan persuasi, empati dan etika. Sementara dalam komunikasi politik yang mendominasi adalah propaganda dan agitasi.

Dosen Hubungan Masyarakat Universitas Telkom itu juga mengatakan, ilmu tentang komunikasi korporasi bisa dipelajari dan diterapkan untuk beberapa tahun ke depan. Hal yang sama tidak berlaku untuk ilmu tentang komunikasi politik.

Relevansi ilmu tentang komunikasi politik dinilai sangat bergantung kepada situasi politik yang berlangsung. “Komunikasi politik itu sangat mudah berubah. Kita tidak bisa mempelajari komunikasi politik dalam satu tahun ke belakang untuk dipakai dalam satu tahun ke depan,” jelasnya.

Sarana Merebut Kekuasaan

Ramlan Surbakti dalam bukunya berjudul Memahami Ilmu Politik (2010) menjelaskan, komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan untuk tujuan   memperoleh kekuasaan. 

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2006) mengatakan, salah satu fungsi komunikasi politik adalah menampung aspirasi masyarakat yang kemudian diorganisir dan diperjuangkan menjadi kebijakan publik. (dlw)