JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seluruh instansi pemerintah dilibatkan untuk menyosialisasikan agenda pemilu. Salah satunya, Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus).

Melalui Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Sudis Kominfotik), sosialisasi mengenai agenda pemilu ini disampaikan melalui akun Instagram @kotajakartapusat. Pada Selasa (16/1/2024), Pemkot Jakpus menghadirkan fitur ChatBot Pemilu 2024. Keberadaannya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga yang ingin mengakses berbagai informasi mengenai pemilu. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya saat pemilu nanti.

Inisiasi serupa juga dilakukan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Pada 9 Januari 2024, mereka membangun posko bersama Pemilu 2024 di tingkat kota dan kelurahan. Posko ini akan beroperasi hingga 29 Februari 2024. Dilansir dari Instagram @kotajakartaselatan, Selasa (9/1/2024), kehadiran posko ini berfungsi sebagai wadah sosialisasi, memantau pelaksanaan pemilu, dan tempat melaporkan segala permasalahan terkait pemilu secara berjenjang.

Posko bersama ini beranggotakan seluruh stakeholders pemilu, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Polres, Kodim, Kejaksaan Tinggi Negeri, badan/komisi negara independen, elemen strategis masyarakat, media massa, hingga perwakilan partai politik.

Humas Pemerintah

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan merupakan salah satu bentuk peran humas dalam sektor pemerintahan. Khususnya, dalam menegakkan transparansi dan menjaga kepercayaan publik.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) periode 2020 – 2023, kepada PR INDONESIA, Selasa (16/1/2024). Menurutnya, humas pemerintah tidak boleh memihak calon politik mana pun. Sebaliknya, mereka berperan mewujudkan Pemilu Damai 2024 dengan tetap menjaga transparansi dan kepercayaan publik. “Peningkatan transparansi dan kepercayaan publik menjadi sentral karena humas pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah, termasuk agenda pemilu,” katanya.

Senada dengan Jojo, dilansir dari Antara, Kamis (23/11/2024), Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, setiap instansi humas, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah diharapkan dapat memproduksi konten yang membangun literasi digital dan amplifikasi Pemilu Damai kepada masyarakat.

Menurutnya, terdapat sejumlah poin komunikasi strategis yang dapat diamplifikasi oleh para humas pemerintah terkait Pemilu Damai 2024. Pertama, narasi memilih dalam Pemilu untuk masa depan Indonesia. Kedua, pemilih harus cerdas dalam membuat pilihan. Terakhir, pemilih diajak untuk memilih secara bijak dengan tetap menjaga perdamaian, termasuk di ruang digital. (dlw)