JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Jojo S. Nugroho, Chief Executive Officer (CEO) Imajin, mengatakan, pemerintah memerlukan peran strategis humas atau government public relations (GPR) untuk membangun citra positif. Apalagi di masa pemilihan umum (pemilu) seperti sekarang.

Menurut pria yang karib disapa Om Jojo ini, seluruh insan pemerintah wajib menjaga netralitas sebagai pelayan publik di tengah situasi Pemilu 2024. Pun dengan humas pemerintah, mereka harus pandai dan berhati-hati dalam mengolah informasi politik agar tidak terkesan berpihak, bahkan memengaruhi opini publik.  

Tak hanya itu, kepada PR INDONESIA, Selasa (16/1/2024), Jojo juga mengatakan, humas pemerintah berperan vital dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik di masa pemilu. Hal ini karena GPR bertugas mengkomunikasikan kebijakan dan program pemerintah.

Peran humas pemerintah berikutnya tak kalah penting adalah kemampuan untuk menganalisis dan merespons berbagai isu sosial yang berkembang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di era digital, berbagai isu menyebar dengan cepat lewat media sosial. “Tindakan untuk mencegah krisis sangat penting dilakukan oleh humas pemerintah,” kata dosen di Universitas Indonesia itu.

Ia melanjutkan, isu sosial pasti akan selalu ada di setiap tahun, tidak melulu di masa pemilu. Untuk itu, peraih gelar master Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengimbau kepada seluruh humas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan. Terutama dalam merespons secara cepat dan efektif terhadap berbagai isu sosial untuk mempertahankan citra positif institusi.

Tantangan Korporasi

Lantas, bagaimana dengan peran dan tantangan praktisi komunikasi di tahun ini? Jojo yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) berpendapat setelah pandemi COVID-19, semua pelaku bisnis mulai kembali fokus meningkatkan citra dari jenama (brand).

Kepala Humas Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) ini juga menilai iklim bisnis pascapemilu akan semakin kompetitif. Pasalnya, korporasi akan berhadapan dengan stakeholder baru. Artinya, organisasi akan berhadapan dengan berbagai kebijakan di pemerintahan baru.

Oleh karenanya, ia berpesan agar praktisi public relations (PR) untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam penggunaan artificial intelligence (AI). (dlw)