Pada penyelenggaraan Pemilu 2024, humas pemerintah berperan penting untuk meredam perpecahan dan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Gesekan antargolongan semakin terasa tiap kali menjelang pemilihan umum (pemilu). Tak terkecuali di dalam instansi pemerintah. Isu ini bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
Dilansir dari menpan.go.id, Senin (18/12/23), ia mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan kewajiban yang tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2023. Yakni, untuk tetap menjaga netralitas selama pesta demokrasi berlangsung. Asas netralitas ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. “Jika ASN tidak netral, pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional,” ujarnya.
Dalam hal ini, humas pemerintah berperan vital untuk menjaga netralitas ASN. Untuk dapat menjalankan perannya itu, akademisi Universitas Diponegoro, Yanuar Luqman, seperti dikutip dari jatengprov.go.id, Kamis (16/11/23), berpendapat humas pemerintah perlu membuat strategi komunikasi yang tepat.
Apalagi tren hoaks biasanya meningkat selama masa pemilu. Salah satu caranya, kata Yanuar, humas dapat membuat pernyataan resmi untuk merespons berita hoaks dengan menggunakan akun resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
Kolaborasi
Sementara itu, untuk meningkatkan peran humas pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengadakan Kegiatan Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Jakarta, 23 November 2023.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi berpesan agar humas pemerintah dan ASN dapat memuat konten narasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Tak hanya itu ia juga menyampaikan kepada seluruh insan humas agar berkolaborasi dan bersinergi untuk menghadirkan humas yang profesional dan kredibel.
Hal ini sejalan dengan harapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, humas pemerintah haruslah bisa membangun jembatan yang kokoh agar dapat berperan secara maksimal untuk menyampaikan berbagai program pemerintah. Ia mengimbau agar humas tetap fokus menyampaikan berbagai informasi positif mengenai pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. (dlw)