JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Danone Indonesia kembali menjadi sasaran boikot masyarakat. Kali ini, boikot terjadi di tengah konflik antara Israel dengan Palestina. Seruan ini ramai di media sosial sejak Sabtu (11/11/2023). Ketika itu tanda tagar #TolakDanoneAqua sempat menjadi trending topic di platform X. Seruan ini merupakan bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Palestina, sementara Danone diduga menjadi perusahaan yang mendukung Israel.

Sebelumnya, aksi pemboikotan terhadap produk-produk Danone Indonesia juga bergema tatkala adanya pernyataan kontroversial dari Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam dan karikatur Nabi Muhammad SAW. Danone menjadi sasaran karena perusahaan multinasional Eropa ini bermarkas di Paris, Prancis.  

Menanggapi hal ini,  Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin, seperti yang dilansir dari bisnis.tempo.co, menegaskan bahwa sebagai perusahaan swasta yang memproduksi merek Aqua, Mizone, dan Nutricia, mereka tidak memiliki afiliasi dengan politik mana pun.

Menurutnya, perusahaan yang sudah beroperasi sejak 1954 di tanah air ini berkomitmen untuk terus berkontribusi meningkatkan kesehatan melalui produk makanan dan minuman. Hal ini sejalan dengan misi korporasi mewujudkan kesehatan kepada sebanyak mungkin orang. Korporasi juga berkomitmen untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.

Lebih lanjut, pria yang sudah malang melintang di industri fast moving consumer goods (FMCG) tersebut memastikan perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara ini tidak memiliki pabrik di Israel. Sebaliknya, Danone memiliki 25 pabrik di Indonesia dengan 13.000 karyawan. “Kami juga melayani lebih dari satu juta pedagang Indonesia,” ujarnya.

Dalam pernyataannya seperti yang dikutip dari  news.republika.co.id, pria bergelar sarjana Ilmu Sosial, Politik, dan Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia ini juga meminta agar masyarakat tidak memboikot produk-produk mereka. Sebab, produk yang dikembangkan dan diproduksi oleh tenaga kerja Indonesia diperuntukkan bagi  konsumen Indonesia.

Dalam praktik public relations (PR), kesigapan dalam merespons isu sangat penting agar dampaknya tidak sampai merusak reputasi. Hal ini seperti disampaikan oleh Firsan Nova, Managing Director Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication, saat mengisi Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) #5 di Bali, Rabu (30/10/2019). Menurutnya, selain merespons cepat, PR juga harus dapat mengidentifikasi kecepatan isu yang berpotensi menjadi krisis,   memberikan dukungan data, membentuk tim krisis, memastikan PR mendapat akses langsung dan kepercayaan dari CEO, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. (jar)