SEMARANG, PRINDONESIA.CO – Humas pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun reputasi pemerintah atau badan publik melalui keterbukaan informasi publik (KIP). Demikian kata Prof. Hardi Warsono, Guru Besar Bidang Kolaborasi dan Intergovernmental Management Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro, di acara “GPR Outlook 2024”, sesi Konferensi yang merupakan bagian dari rangkaian acara Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2023 di Semarang, Rabu (1/11/2023).

Apalagi, lanjut Hardi, ada relevansi yang tidak bisa dipisahkan antara humas pemerintah dengan KIP. Yakni, sama-sama memegang prinsip memberikan akses informasi seluasnya, dengan waktu yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara-cara yang sederhana kepada masyarakat.

Meski demikian, upaya humas pemerintah dalam menjalankan peran mewujudkan keterbukaan informasi tidak selalu berjalan mulus. Hingga saat ini, kata peraih gelar doktor dari Unversitas Gadjah Mada tersebut, humas pemerintah masih harus berhadapan dengan sikap publik, mulai dari yang apatis, skeptis terhadap pengelolaan kelembagaan karena dianggap tidak transparan, hingga informasi yang simpang siur.

Tidak berhenti sampai di situ, humas pemerintah juga masih harus berhadapan dengan birokrasi yang panjang, pimpinan yang otoriter, belum lagi adanya tekanan dari legislatif, rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang isu pemerintahan dan kebijakan publik, minimnya dukungan yang positif dari media, sampai masih melekatnya citra negatif kepala daerah atau lembaga di mata publik.

Vital

Meski begitu, menurut Hardi, justru di balik tantangan itulah peran humas pemerintah terasa sangat vital. Humas pemerintah berperan menanamkan kepercayaan publik dengan cara memberikan layanan informasi secara berkesinambungan dan terus-menerus melalui berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh publik atau media. Sehingga, publik memperoleh pemahaman dan memberikan dukungan terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah. “Program prioritas humas pemerintah adalah memastikan masyarakat mengetahui kegiatan pemerintah dan turut berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya. Hal ini, imbuhnya, sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Karena dengan adanya keterbukaan informasi, ia melanjutkan, masyarakat dapat lebih mudah dalam menjalankan perannya mengawasi, menilai kinerja pemerintah, hingga memastikan dana publik digunakan secara benar dan efisien.

Pada akhirnya, melalui keterbukaan informasi, humas pemerintah turut berperan dalam mewujudkan negara yang modern dari sisi informasi, yang indikatornya dinilai dari beberapa hal. Mulai dari komitmen pemerintah untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi dengan baik, membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh publik, menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, hingga menghargai hak publik untuk mengetahui dan ikut mengawasi tata kelola pemerintahan yang baik.

AHI 2023

AHI merupakan ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi bagi lembaga publik (government public relations/GPR) pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, dan badan layanan umum (BLU) se-Indonesia. Di tahun kelima penyelenggaraannya, AHI mengusung tema besar “Keterbukaan Informasi untuk Keberlanjutan Badan Publik yang Bereputasi”.

Puncak acara AHI 2023 dibuka dengan sesi konferensi yang dihadiri oleh empat narasumber. Sementara di hari kedua dilanjutkan dengan sesi workshop. Sesi ini dibagi dua kelas yang akan berjalan secara pararel. Kelas pertama bertema “Manajemen Kampanye Komunikasi Publik yang Inovatif dan Berdampak”. Sedangkan kelas kedua mengangkat topik “Transformasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Inisiatif Program Berkelanjutan”.

Rangkaian acara AHI akan ditutup dengan sesi awarding, Jumat (3/11/2023). Ikuti terus informasi terkini mengenai AHI 2023 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (aid)