SEMARANG, PRINDONESIA.CO — Di hadapan ratusan peserta konferensi “GPR Outlook 2024”, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Fadjar Majardi menjamin bahwa sebagai lembaga publik, BI tidak menjalankan prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekadar untuk menggugurkan kewajiban.

Apalagi, kata Fadjar, prinsip KIP sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Undang-Undang ini menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggaran.

Lebih dari itu, BI membuka akses informasi seluasnya kepada masyarakat sebagai bentuk komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari publik dan kebijakan dapat berjalan dengan efektif. ‘’Kami menganggap komunikasi itu sebagai tools,” katanya.

Namun, agar kebijakan berjalan dengan efektif dan mendapat dukungan dari publik perlu strategi komunikasi. Sejumlah strategi komunikasi yang dilakukan oleh BI diuraikan oleh Fadjar, sebagai berikut:

• Informasi disediakan dan diumumkan secara berkala.

Informasi wajib diperbaharui, kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara berkala sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.

• Informasi disediakan dan diumumkan secara serta-merta.

Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sehingga wajib diumumkan secara serta-merta tanpa penundaan.

• Informasi disediakan dan diumumkan setiap saat.

Informasi yang wajib disediakan oleh badan publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon Informasi publik ketika terdapat permohonan.

Pemaparan Fadjar mengundang pertanyaan dari Nurhayati, peserta dari Institut Pertanian Bogor. Ia bertanya mengenai pengalaman Fadjar sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan komunikasi yang efektif kepada publik.

Fadjar lantas kembali menekankan bahwa BI menjadikan komunikasi itu sebagai tools dari kebijakan. Maka, ketika merumuskan kebijakan apa pun yang berkaitan dengan publik harus menonjolkan aspek komunikasinya.

AHI 2023

AHI merupakan ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi bagi lembaga publik (government public relations/GPR) pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, korporasi milik negara/daerah, dan badan layanan umum (BLU) se-Indonesia. Di tahun kelima penyelenggaraannya, AHI mengusung tema besar “Keterbukaan Informasi untuk Keberlanjutan Badan Publik yang Bereputasi”.

Puncak acara AHI 2023 dibuka dengan sesi konferensi yang dihadiri oleh empat narasumber. Sementara di hari kedua dilanjutkan dengan sesi workshop. Sesi ini dibagi dua kelas yang akan berjalan secara pararel. Kelas pertama bertema “Manajemen Kampanye Komunikasi Publik yang Inovatif dan Berdampak”. Sedangkan kelas kedua mengangkat topik “Transformasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Inisiatif Program Berkelanjutan”.

Rangkaian acara AHI akan ditutup dengan sesi awarding, Jumat (3/11/2023). Ikuti terus informasi terkini mengenai AHI 2023 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (HUR)