JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum lama ini menggelar kelas hukum volume 2 Tahun 2025 bertajuk Strategi Komunikasi Publik dalam Penanganan Masalah Hukum secara daring, dengan kolaborasi bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Biro Hukum BAZNAS.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan BAZNAS Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum Kol. CAJ (Purn.) Drs. Nur Chamdani mengatakan, penting bagi insan BAZNAS untuk bisa melakukan komunikasi publik yang baik, termasuk memperkuat strategi-strateginya, guna menjaga kepercayaan masyarakat. “Ini penting dilakukan dalam menjaga kepercayaan sekaligus akuntabilitas BAZNAS sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011,” ujarnya dikutip dari laman baznas.go.id, Senin (21/4/2025).

Tidak hanya untuk menjaga kepercayaan publik, Kepala Biro Komunikasi Publik BAZNAS RI Ndari Rumi Widyawati menegaskan, penguatan strategi komunikasi juga dibutuhkan lembaga pengelola zakat dalam skala nasional ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin dihadapi.

Chamdani juga menjelaskan, sejauh ini BAZNAS secara rutin telah melakukan monitoring untuk mengetahui opini atau pendapat publik terhadap organisasi maupun kebijakan, khususnya mengenai program atau kegiatan yang berdampak langsung pada kepentingan publik di daerah. Adapun di sepanjang 2024, lanjutnya, sentimen terhadap BAZNAS cenderung positif.

Transparansi

Ahmad Dedaat pada Jurnal Strategi Pengelolaan Zakat Dalam upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta (2017) menyimpulkan, transparansi adalah aspek yang sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat. Dalam konteks zakat, masyarakat senantiasa butuh informasi yang jelas terkait pengelolaan, pengalokasikan, penyaluran dana, hingga laporan keuangan yang akuntabel.