Riset dan analisis situasi menjadi proses yang wajib dilakukan oleh humas sebelum melakukan strategi komunikasi. Demikian pula yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti).
JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Dalam melakukan analisis situasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memilih untuk mengombinasikan dua metode. Hingga akhirnya, melahirkan program “Kampanye Kebermanfaatan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”.
Program inilah yang kemudian diikutsertakan dalam kompetisi Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2023 untuk kategori Program Kehumasan Pemerintah Sub kategori Kementerian. Dua metode yang dimaksud adalah political, economic, social, technological (PEST) dan strengths, weakness, opportunities, threats (SWOT).
Langkah yang dilakukan oleh Ditjen Dikti ini pun menarik perhatian para dewan juri AHI 2023. Salah satunya, juri Emilia Bassar. Kepada Muhammad Fajri yang mewakili Ditjen Dikti, Selasa (17/10/2023), juri yang merupakan CEO Center for Public Relations, Outreach and Communications (CPROCOM) tersebut bertanya mengenai hal yang mendasari mereka melahirkan program Kebermanfaatan MBKM setelah melakukan analisis dengan dua metode tersebut.
Fajri menjawab, alasannya agar program kampanye yang menggunakan diksi kebermanfaatan tersebut sesuai dengan cita-cita MBKM dan bisa dirasakan oleh semua pihak, baik mahasiswa, dosen, maupun pemangku kepentingan lainnya, seperti dunia usaha dan industri. “Dari hasil evaluasi, program Kampanye Kebermanfaatan MBKM memang dibutuhkan sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan,” katanya.
Ia lantas menguraikan analisis dari sisi political dan kekuatan (strenghts) berupa program MBKM telah memiliki regulasi yang mengatur. Sementara dari sisi kelemahan (weakness) berupa prosedur operasional standar yang belum lengkap. Dari sisi peluang (opportunities), salah satunya peningkatan SDM dalam program prioritas nasional. Sedangkan dari segi ancaman (threats), MBKM kerap mendapatkan kritikan dari anggota legislatif.
Analisis dari sisi ekonomi, di antaranya terdapat alokasi khusus anggaran untuk penyelenggaraan program-program flagship, terbatasnya dukungan ekonomi untuk partisipasi dalam program flagship, pendanaan, hingga pengurangan subsidi anggaran untuk pelaksanaan program.
Dari sisi social, antara lain meningkatnya kesadaran mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi akan pentingnya pembelajaran di luar kampus, serta adanya opini yang berpendapat bahwa kampus merdeka menciptakan kehancuran pada praktik pendidikan nasional. Sedangkan dari sisi teknologi, perlunya sumber daya teknologi informasi yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan program, pemanfaatan platform pelayanan berbasis teknologi informasi yang belum optimal, kecakapan stakeholder dalam beradaptasi terhadap teknologi informasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di sejumlah daerah yang menyebabkan terganggunya operasional program.
AHI
AHI merupakan ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi bagi lembaga publik (government public relations/GPR) pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, korporasi milik negara/daerah, dan badan layanan umum (BLU) se-Indonesia. Di tahun kelima penyelenggaraan, kali ini AHI mengusung tema besar "Keterbukaan Informasi untuk Keberlanjutan Badan Publik yang Bereputasi".
Tahun ini, kompetisi yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA, bagian dari PR INDONESIA Group, diikuti oleh 211 entri dari 47 instansi yang berkompetisi selama dua hari berturut-turut dalam babak penjurian. Di hari pertama, Selasa (17/10/2023) sebanyak 33 entri dinilai oleh dewan juri. 30 entri lainnya akan dinilai pada keesokan harinya, Rabu (18/10/2023). Sementara itu, 148 lainnya ikut dalam penjurian untuk nonpresentasi.
Terdapat lima dewan juri yang diterjunkan untuk menilai karya-karya terbaik. Di antaranya, Asmono Wikan (Founder dan CEO HUMAS INDONESIA), Emilia Bassar (CEO CPROCOM), Fardila Astari (Direktur Komunikasi Rajawali Foundation), Arif Adi Kuswardono (Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017 - 2021), dan Prof. Dorien Kartikawangi (Associate Professor dan Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya).
Ikuti terus perkembangan dan informasi terkini mengenai AHI 2023 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (AZA)