JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi bersama Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria memimpin pembacaan ikrar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkominfo. Sang Menteri membacakan ikrar tersebut di hadapan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkominfo di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Ada empat pernyataan penting dalam ikrar ini yang akan menjadi panduan bagi seluruh pegawai untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024. Antara lain:

1. Berkomitmen untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai di Kemenkominfo dalam melaksanaan tugas pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
2. Pentingnya ASN untuk memegang teguh netralitas dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Di samping menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan intimidasi atau ancaman terhadap pegawai dan masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Seluruh ASN Kemenkominfo dapat menjadi teladan dalam menggunakan ekosistem platform digital secara bijak. Termasuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan berita palsu di media sosial.
4. Menolak praktik politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apa pun.

Menteri Budi Arie mengatakan, pembacaan ikrar ini bertujuan untuk mewujudkan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Kami dengan tulus membuat dan melaksanakan ikrar ini dengan integritas dan rasa tanggung jawab penuh, demi menciptakan netralitas pegawai yang bermartabat, beretika, dan demokratis,” kata pria lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tersebut.

Pada gilirannya, ujar pria yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis tersebut, upaya ini akan mendukung persatuan dan kesatuan NKRI. (mfp)