JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Komunikasi publik bukan lagi sekadar soal menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria, saat ini komunikasi publik memainkan peran sentral sebagai pendukung kinerja yang dapat membantu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan.

Sebelumnya, disampaikannya dalam Kuliah Umum Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia Dikreg Ke-34 Tahun 2025, Kamis (6/3/2025), pada praktiknya komunikasi publik hari ini telah mendorong penerapan konsep anyar melalui m-Government, yang tidak hanya dapat memperluas sebaran informasi, tetapi juga menciptakan komunikasi dua arah dengan masyarakat.

Dalam implementasinya, lanjut Nezar, pemerintah secara tidak langsung juga dituntut untuk mengadposi berbagai platform media terkini, seperti media sosial, website, email dan AI. Selain itu, juga mempertimbangkan konteks sosio-politik, kredibilitas informasi, serta ekspektasi masyarakat terhadap transparansi.

Tantangan Digitalisasi

Peran sentral yang dimainkan komunikasi publik datang dengan tantangan digitalisasi. Nezar merinci, beberapa di antara tantangan tersebut seperti potensi kekacauan informasi (information disorder), misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ia berpandangan, tantangan tersebut hadir lantaran adanya celah kekosongan informasi.

Guna mengatasinya, mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post itu menilai, diperlukan strategi yang tepat untuk mengantisipasi celah kekosongan informasi, sehingga upaya komunikasi kebijakan dapat terus terarah. “Jangan sampai ada celah kekosongan informasi untuk diisi mereka yang berkepentingan mendistorsi atau memanipulasi keadaan ataupun kebijakan,” tegasnya.

Lebih dari itu, Nezar pun menekankan pentingnya prinsip inklusivitas, responsivitas, dan keterandalan sebagai dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. “Hal ini bisa diterapkan dengan memilih komunikator yang menjadi pemandu dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang beragam serta melakukan evaluasi terhadap dampak komunikasi,” tambahnya.

Adapun dalam konteks memilih komunikator sebagaimana disarankan Nezar, Achmad Mucharam dalam jurnal Membangun Komunikasi Publik yang Efektif (2022) menekankan sosok yang ditunjuk harus memiliki kecakapan tindakan dan kualitas komunikasi yang baik. Karena hanya dengan itu ia akan mampu membangun komunikasi publik yang efektif. “Perlu untuk mengetahui audiens. Bagaimana cara kita mendengarkan masyarakat itu sangat penting,” tandas Nezar. (eda)