Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif menggunakan media sosial. Dari sepertiga jumlah total populasi, yaitu sekitar 79 juta jiwa, menggunakan media sosial secara aktif (We Are Social, 2016). Facebook, Instagram, dan Twitter merupakan tiga platform yang paling populer di masyarakat.

Kehadiran media sosial dapat dilihat sebagai simbol strategi komunikasi yang aktif, transparan, serta kekinian. Dengan karakterisitik itu, media sosial mampu menawarkan manfaat, khususnya bagi government public relations (GPR) atau humas pemerintah.

Sudah banyak  pemimpin dunia dan instansi pemerintah yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dengan masyarakatnya. Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Istananya. Burson-marsteller (2016) menyatakan bahwa Presiden Jokowi termasuk salah satu pemimpin yang paling banyak disukai di Facebook. Ada di urutan keempat setelah Barack Obama (Presiden Amerika Serikat), Narendra Modi (Perdana Menteri India), dan Recep Tayyip Erdogan (Presiden Turki).

Sejak 2015, Presiden Jokowi berhasil membangun strategi komunikasi yang kuat di dunia digital. Baik melalui media sosial maupun situs resmi. Diawali dengan akun resmi Twitter @jokowi dan Facebook (Presiden Joko Widodo) yang diluncurkan 21 Juni 2015, kemudian diikuti dengan peluncuran situs resmi www.presidenri.go.id pada 15 Desember 2015. Melihat feedback positif dari masyarakat, maka pada 2016 Presiden Jokowi kembali meluncurkan dua platform baru sekaligus, yakni akun Instagram @jokowi pada tanggal 28 Januari 2016 dan akun Youtube channel http://youtube.com/c/jokowi sejak 28 Mei 2016. Jika dihitung dengan situs www.presidenri.go.id, maka sejauh ini Jokowi telah memiliki lima platform komunikasi digital.

Cara Baru Berkomunikasi

Tujuan utama Presiden Jokowi membuat akun di lima platform tentu demi membuka komunikasi yang lebih intim dengan masyarakatnya. Khususnya menyasar Generasi Millenial (Gen Y) dan iGeneration (Gen Z) yang dianggap cakap dan handal dalam menghasilkan ide-ide brilian yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam berkompetisi secara global.

Humas pemerintah pun dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi media dan pola komunikasi terbaru. “Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama,” begitu arahan langsung Presiden Jokowi kepada para Humas Kementerian dan Lembaga ketika rapat di Istana Negara pada tanggal 4 Februari 2016 lalu.

Sebagai media yang berporos pada pengguna, media sosial memungkinkan para praktisi humas pemerintah untuk menginformasikan dan mendapatkan masukan serta opini dari publik secara cepat dan akurat dengan meminimalisir terjadinya distorsi atau noise dalam melewati gerbang birokrasi. Di sisi lain, penggunaan strategis media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menunjukan kinerja serta evaluasi proyek pemerintah.

Mungkin kita masih ingat kejadian yang ramai di ranah media sosial jelang satu tahun pemerintahan Jokowi. Saat itu di Twitter muncul #JokowiGagal dan hashtag ini sempat menjadi trending topic di linimasa Twitter. Untuk meng-counter isu tersebut, Istana segera mengumpulkan data mengenai kemajuan pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Data yang kemudian dikemas dalam bentuk infografis ini mampu meredam bahkan menurunkan #JokowiGagal dari trending topic di Twitter. Fenomena ini menunjukkan betapa dahsyatnya media sosial sebagai salah satu alat pembentuk opini publik.

Sudah saatnya humas pemerintah mulai mengikuti pola komunikasi Presiden Jokowi yang adaptatif dalam menyikapi perubahan teknologi komunikasi kekinian.

Oleh:  A. Firmannamal, M.Commun 

Kepala Subbidang Humas, Kementerian Sekretariat Negara RI dan Pemerhati Komunikasi.