SEMARANG, PRINDONESIA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah mempersiapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, salah satunya lewat kolaborasi bersama sekolah swasta untuk menerima siswa kurang mampu dengan beasiswa. Kebijakan tersebut diambil menyusul temuan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibanding dengan jumlah kelulusan. Inisiatif tersebut menjadi salah satu program yang akan direaliasikan Agustina dalam 100 harinya bekerja sebagai Wali Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Agustina mengatakan, dirinya telah meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengatur skema agar siswa kurang mampu yang tidak bisa masuk sekolah negeri, bisa menempuh pendidikan di sekolah swasta lewat jalur beasiswa dari Pemkot Semarang. "Nanti misal SPP-nya dibayar pemkot, karena kita nggak bisa intervensi sekolah swasta. Harus ada gotong royong dengan skema khusus ini,” ujarnya di sela acara Ngopi Bareng (Ngrobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang) di Grand Edge Hotel Semarang, Jumat (7/3/2025).

Lewat inisiatif tersebut, Agustina ingin memastikan iklim SPMB tahun ini kondusif. Menurutnya, persoalan utama mengapa orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di swasta adalah biaya yang cenderung mahal. Oleh karena itu, katanya, perlu ada peran pemerintah. Sebab, sejatinya sekolah swasta juga menjadi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan. “Saya yakin ada solusi. Sekolah swasta harus dijadikan mitra untuk menyelenggarakan pendidikan, salah satunya dengan beasiswa,” lanjutnya.

Saat ini, kata Agustina, Dinas Pendidikan Kota Semarang akan melakukan perhitungan anggaran dan jumlah siswa kurang mampu yang nantinya bisa mendapatkan beasiswa. Ia pun memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan nanti tidak hanya diambil dari APBD Pemkot Semarang. "Nanti tidak hanya dari APBD, tapi kita bisa nembung ke provinsi, pengusaha untuk CSR secara khusus yakni beasiswa,” paparnya.

Agustina menegaskan, prioritasnya sebagai Wali Kota Semarang adalah memastikan masyarakat miskin atau kurang mampu tidak putus sekolah. Inisiatif ini, katanya, bisa jadi pendukung bagi program sekolah gratis yang sudah ada. "Kalau kurang ya ditambal. Intinya nggak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto menjelaskan, pihaknya sudah merancang beberapa konsep untuk siswa yang kurang mampu tetapi tidak memiliki kesempatan bersekolah negeri. “Ada petunjuk dari Ibu Wali, kalau nggak bisa masuk di negeri dan kurang mampu, bisa ke sekolah swasta dengan skema atau fasilitasi beasiswa,” ujarnya.

Bambang mengaku saat ini sudah melakukan pemetaan jumlah anak yang akan mendapatkan bantuan. Nantinya, skenario bantuan tidak hanya berbasis dari APBD tapi juga diambil dari bantuan CSR. (adv)