JAKARTA, PRINDONESIA.CO  Pemerintah terus memperkuat sinergi antara  government public relations (GPR) di tingkat pusat dan daerah, guna meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada publik. Hal itu diupayakan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) & Pelatihan GPR 2025 yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, kerja sama antar lembaga merupakan kunci penting dalam membangun sistem komunikasi yang lebih terintegrasi. Menurutnya, dengan itu pemerintah dapat memastikan kebijakan yang dibuat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. “Tujuan utama sinergitas ini bukan untuk membangun citra pemerintah, tetapi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, merasa nyaman, dan tidak terjebak dalam keriuhan informasi yang menakutkan,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (26/02/2025). 

Meutya menjelaskan, salah satu tugas penting GPR saat ini adalah melindungi masyarakat dari misinformasi dan disinformasi. Oleh karena itu, katanya, kolaborasi antara kementerian, lembaga, hingga media massa, memungkinkan upaya melawan disinformasi dan misinformasi menjadi lebih terarah. “Sinergi dan kolaborasi itu sangat penting, tidak hanya di level pimpinan, tetapi juga di level biro humas pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik, seperti sebuah tim sepak bola yang saling berstrategi untuk kemenangan bersama," imbuhnya. 

Pentingnya Kreativitas dalam Menyampaikan Informasi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komdigi Fifi Aleyda Yahya, menyoroti pentingnya kreativitas dalam menyampaikan informasi publik. 

Menurut perempuan yang juga merupakan Ketua Pelaksana Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) itu, GPR harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menciptakan konten yang menarik agar tidak tenggelam di tengah arus deras informasi. “Tantangannya adalah bagaimana agar konten yang kita buat bisa enak dibaca dan menarik, sehingga bisa bertahan di tengah ribuan informasi lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menekankan, komunikasi publik memiliki peran yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. 

Oleh karena itu, ia mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk memiliki tenaga profesional komunikasi setingkat eselon satu, agar akses terhadap informasi lebih cepat dan akurat. (RHO)